Serahkan 1.159 Sertifikat SG-PAG, Sultan: Tanah Harus Dipelihara dengan Hukum yang Ketat

Harianjogja.com, DANUREJAN--Sebagai upaya pemberian kepastian hukum pada pemanfaatan dan pengelolaan tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG), proses sertifikasi terus berlangsung, dengan target selesai pada 2024 mendatang.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan, prasyarat yang terpenting dalam mengatur tanah, pemerintah sebagai regulator, dan masyarakat sebagai pengguna, harus jauh dari watak curang dan tidak kompeten. “Karena tanah merupakan sumber kehidupan, maka harus dipelihara dengan hukum yang ketat, jujur dan terbuka bagi kepentingan rakyat banyak,” ungkap Sultan, Senin (30/11/2020).

BACA JUGA : Banyak Patok SG dan PAG Hilang 

Konsolidasi tanah ini merupakan manifestasi dan penerapan Pasal 6 UUPA tentang Fungsi Sosial Hak Atas Tanah sesuai prinsip gotong-royong. “Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan, efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah. Sehingga terwujud suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur,” katanya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Krido Suprayitno, menjelaskan sampai saat ini total tanah yang telah tersertifikasi sebanyak 7.476 bidang, dengan rincian SG 7.214 bidang dan PAG 262 bidang. Total luasan tanah yang telah disertifikasi tersebut seluas 170 hektar.

“Kalau hari ini kami serahkan sertifikat sebanyak 1.159 bidang, dengan rincian 1.159 SG dan 103 PAG. Kegiatan ini merupakan bagian kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan tanah kesultanan dan kadipaten. Diawali internalisasi, identifikasi, pemetaan sampai pendaftaran tanah sertifikat,” ujarnya.

BACA JUGA : Pusat Terbitkan Aturan Pengelolaan Tanah SG dan PAG 

Sampai saat ini sertifikat tanah yang telah didaftarkan sebanyak 10.0688 bidang dari total 14.044 bidang. Pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY secara periodik dari 2020 hingga 2022 akan terus mendaftarkan tanah SG-PAG yang belum terdaftarkan, sejumlah 3.356 bidang.

Dari total tanah yang telah disertifikasi, penggunaannya antara lain 19% untuk tempat tinggal, perkantoran dan tempat usaha besar; 39% untuk pertanian, perikanan, perkebunan dan hutan; 11% untuk fasilitas umum dan cagar budaya; dan 12% belum dimanfaatkan.

Ia menepis adanya isu yang mengatakan dengan sertifikasi ini tanah akan ditarik oleh Kasultanan maupun Pakualaman. Dengan sertifikasi ini, masyarakat justru tetap bisa memanfaatkan dan mengelola tanah dengan kepastian hukum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.