Penerapan Prokes Pulihkan Ekonomi

Ingat pesan ibu, cuci tangan dengan sabun. - Antara
15 Desember 2020 19:37 WIB Sirojul Khafid Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Sejak pandemi, penerapan protokol kesehatan (prokes) dinilai bisa menaikkan perekonomian. Hal ini sebagai upaya agar konsumen merasa aman dan mau menggunakan produk atau jasa.

Pegiat wisata Keenan Pearce mengatakan bahwa ke depan ada beberapa trend yang akan berubah. Beberapa di antaranya dalam hal keberkelanjutan, kesehatan, dan jenis wisata.

“Banyak orang yang tadinya condong ke destinasi kota besar seperti Jepang atau New York. Di masa depan akan lebih banyak orang mencari daerah wisata yang lebih terpencil, yang lebih sedikit orangnya, untuk mengindari banyak interaksi dengan orang,” kata Keenan dalam diskusi Yogyakarta Recovery Movement: Cara Kreatif Membangkitkan Pariwisata di DIY di Wunung Giri Sela Kandha, Wonosari, Gunungkidul pada Senin (15/12/2020) secara daring.

Wisatawan juga akan semakin sadar informasi. Sebelum mengunjungi tempat tertentu, wisatawan akan mencari informasi mulai dari akomodasi sampai keamanan dalam penerapan prokes. “Mungkin dulu tidak begitu memperhatikan, sekarang wisatawan akan mencari tahu apakah suatu tempat aman atau tidak untuk berlibur,” kata Keenan.

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) DIY, Hery Setyawan mengatakan bahwa pendemi menurunkan geliat ekonomi, khususnya di bidang pariwisata. Sebanyak 50 persen sumber ekonomi DIY berasal dari pariwisata.

Selama masa sepi konsumen ini, Hery dan rekan-rekan yang tergabung dalam Asita melakukan peningkatan sumber daya manusia, termasuk dalam hal prokes. Salah satu tujuannya agar pelaku wisata terbiasa dan bisa menyesuaikan. “Destinasi wisata baru sangat dicari, terutama yang bisa menerapkan prokes. Sekarang [penerapan prokes] menjadi selling point. Terjadi perubahan permintaan pasar dan harus bisa menyesuaikan diri,” kata Hery.

Selain Biro Perjalanan Wisata, Wedding Organizer juga terdampak dengan pandemi Covid-19. Menurut ketua Ikatan Pengusaha Pesta Tradisional Yogyakarta (Ikappesty), Stanlus Joelian, tidak ada acara pernikahan selama tiga bulan sejak Maret 2020. “Tiga bulan tidak ada event, tapi kami tidak tinggal diam. Kami membuat simulasi yang menjadi standar prokes dan meminta izin kepada Wakil Gubernur [terkait penyelenggaraan acara pernikahan],” kata Stanlus.

Usaha itu membuahkan hasil dengan mulai adanya acara pernikahan secara privat, dengan tamu maksimal 50 orang. Acara pernikahan berlangsung di hotel-hotel yang diperbolehkan melakukan acara dengan standar prokes yang ketat. “Agustus [acara pernikahan] sudah cukup normal, satu WO ada yang tiga event dalam sehari. Adanya standar [prokes] di hotel-hotel Jogja mempermudah para WO meyakinkan calon pengantin untuk mau membuat acara,” kata Stanlus.

Di tengah pandemi yang banyak melemahkan perekonomian, para pelaku pariwisata atau bidang kreatif tetap membuat banyak terobosan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Miyono menyambut baik usaha para pelaku pariwisata untuk bertahan di tengah pandemi. “Bangga selama pandemi tetap aktif dalam menggerakkan pariwisata dengan membuat berbagai jenis kegiatan. [Hal ini] memberikan nilai lebih bagi Jogja,” kata Miyono.

Konsumsi di Jogja sebesar 67,8 persen berasal dari pariwisata dan pendidikan. Adanya pandemi yang membuat masyarakat tidak berwisata dan para pelajar yang pulang berdampak besar pada perekonomian Jogja. Walau pandemi memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di angka minus, Miyono optimis pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali membaik.

“BI pasti mendukung kondisi ekonomi, terutama secara nasional. Dana yang diperguankan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nilainya hampir 700 triliun. BI giat dalam usaha membangkitkan pariwisata, termasuk di Jogja,” kata Miyono.

Selain untuk pariwisata, dana pemulihan dampak pandemi yang diambil dari APBN juga terbagi untuk kesehatan, usaha kecil menengah, perlindungan sosial, korporasi, dan lainnya. “Angka defisit APBN dilebarkan agar ada ruang untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi,” kata Miyono. “Dengan adanya kreativitas dari pelaku [pariwisata], bisa menjadi hal yang baik. Tapi tidak boleh lupa terkait prokes.”