Bupati Gunungkidul Akui Sulit Menerapkan Syarat Tes Cepat Antigen untuk Pendatang

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Pemkab Gunungkidul mengharapkan kesadaran seluruh masyarakat maupun wisatawan pada protokol pencegahan Covid-19, karena belum dapat maksimal mengawasi hasil tes Antigen.

Bupati Gunungkidul, Badingah juga mengharapkan agar libur panjang menyambut Natal dan Tahun baru nanti tidak menimbulkan klaster baru dengan ketatnya protokol kesehatan dan kesadaran masyarakat seperti saat pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Kebijakan mengenai antigen yang masih baru ini belum bisa diambil dan dirasa akan sulit dilaksanakan. Semoga protokol kesehatan dapat diterapkan seperti saat pilkada kemarin sehingga tidak akan menimbulkan klaster penularan Covid-19 yang baru," ucap Badingah, Senin (21/12/2020).

Baca juga: Ombudsman Nilai Kebijakan Pemerintah Tak Konsisten saat Pandemi

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul, Dewi Irawati mengatakan kebijakan rapid tes antigen yang terbilang kebijakan baru, dinilainya perlu waktu untuk realisasi, karena pengadaan peralatan juga perlu waktu.

“Kalau anggaran kami siap. Namun pengadaan khan, harus jelas juga spesifikasinya. Saat ini rapid test antigen, kami belum menyiapkan itu,” kata Dewi.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Dewi mengatakan pihaknya mengerahkan 500 personil, yang nantinya disebar ke obyek vital termasuk lokasi destinasi wisata. “Tugasnya, secara mobile memberikan peringatan langsung mengenai pengetatan protokol kesehatan. Kami juga menyiapkan ambulan secara mobile,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Sleman Pastikan Tak Periksa Surat Swab Antigen Wisatawan

Selama libur akhir tahun Ia mengatakan seluruh rumah sakit maupun puskesmas tetap buka, sehingga pelayanan bisa dilaksanakan. Dia mengingatkan, kasus Covid-19 di Gunungkidul saat ini mengalami peningkatan, sehingga kesadaran semua pihak diperlukan.

Pihak Dinas Pariwisata (Dinpar) Gunungkidul, selama libur Nataru juga menyiapkan sejumlah hal untuk mencegah penyebaran Covid-19, namun untuk antigen, Dia juga tidak bisa memastikan.

“Kami juga tidak ada kemampuan melakukan pengawasan apakah [pendatang maupun wisatawan] sudah membekali diri dengan dokumen rapid tes atau belum. Akan sangat tergantung pada kebijakan lanjutan. Nanti masih ada koordinasi lanjutan,” ucap Asti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News