Pengamat UGM: Pemda DIY Perlu Merespon Inisiasi Lokal dalam Entaskan Kemiskinan

Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
19 Februari 2021 08:17 WIB Sirojul Khafid Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA – Untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan di DIY, pemerintah perlu menangkap dan merespon inisiasi-inisiasi masyarakat. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini misalnya, banyak masyarakat yang melakukan inisiatif-inisiatif untuk tetap bertahan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Social Development Studies Centre (SODEC) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Hempri Suyatna.

Contoh inisiasi masyarakat seperti program cantelan sayur untuk bantu sesama warga selama pandemi. “Saya kira yang penting adalah responsivitas pemerintah. Ini yang menurut saya kurang,” kata Hempri saat dihubungi secara daring pada Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Sri Purnomo Akhiri Masa Jabatan, Warganet: Masih Jadi Pak Bupati

Pemerintah bisa merespon dengan membantu pengembangan fasilitas berupa dana atau lainnya. Selain itu, adapula inisiasi masyarakat lain berupa digitalisasi Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh beberapa komunitas. Hempri menyatakan hal-hal seperti ini merupakan aset penting dalam penanggulangan kemiskinan.

“Misal soal digitalisasi UKM, pemerintah bisa membantu platform-platform ini bisa berkembang dengan jaringan yang lebih luas, membantu promosi dan lain sebagainya,” kata Hempri.

Selama itu, UKM memiliki kekuatan dan daya bertahan hidup yang bagus. Seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah. Hempri mengatakan ke depan bisa ada pendampingan bantuan sosial kepada UKM untuk dorong produktivitasnya.

Baca juga: Hasil Survei di Jogja & Jakarta, Generasi Z Paling Banyak Tak Percaya Covid-19

“Ketika UKM eksis, paling tidak angka kemiskinan dapat ditekan,” kata Hempri.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang memperlihatkan jumlah penduduk miskin di DIY naik menjadi 503,14 ribu orang. Jika dibandingkan Maret 2020, terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 27,4 ribu penduduk, atau sebesar 5,76%. Covid-19 dinilai menjadi salah satu pemicunya.

“Selama periode September 2019-September 2020, persentase penduduk miskin juga mengalami peningkatan dari 11,44% menjadi 12,80%,” kata Kepala BPS DIY Sugeng Arianto pada Senin (15/2/2021).

Apabila merujuk data kemiskinan seluruh Indonesia, angka kemiskinan di DIY melebihi rata-rata angka kemiskinan di tingkat nasional sekitar 10,19%. DIY bahkan masuk dalam 16 besar wilayah yang angka kemiskinannya melebihi rata-rata nasional.