Kongres Aksara Jawa I di DIY Berpotensi Munculkan Paugeran Baru

Plt Kepala Dinas Kebudayaan DIY Sumadi (tengah) saat memberikan keterangan terkait Kongres Aksara Jawa I. - Ist.
20 Maret 2021 07:27 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Kongres Aksara Jawa I akan digelar di DIY pada tanggal 22 Maret hingga 26 Maret 2021. Kongres ini akan membahas sejumlah isu penting, mulai dari digitalisasi hingga tata tulis aksara Jawa.

Kongres juga akan melakukan peninjauan terhadap paugeran penulisan aksara Jawa yang pernah ada dan masih digunakan. Sehingga berpotensi memunculkan paugeran baru dalam penulisan aksara Jawa. Kongres serupa yang membahas secara detail terkait aksara Jawa tersebut terakhir diadakan di Sriwedari pada 1922 silam, menghasilkan paugeran Sriwedari.

Ketua Kongres Aksara Jawa I Setya Amrih Prasaja menjelaskan aksara Jawa memang sudah terstandar internasional pada konsorsium Unicode dengan slot Unicode A980-19DF. Namun hal ini tidak cukup membuat perangkat digital lainnya mengadopsi karakter tersebut. Sehingga masih jarang aksara Jawa tersedia di perangkat gadget, jika pun ada masih belum sempurna. Oleh karena itu dalam Kongres I tersebut akan mendorong agar semua perangkat digital yang ada di Indonesia maupun dunia bisa tersedia aksara Jawa secara otomatis.

“Seperti halnya aksara lain ada gangga, hanzi, Thailand dan sebagainya yang tanpa diminta itu sudah tersedia di gadget kita,” katanya Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Loket Masuk Parangtritis Akan Dijaga Saat Malam

Ia menambahkan karakter yang ada di slot Unicode A980-19DF tersebut bukan tata tulis baru melainkan tata tulis lama namun tidak banyak dikenalkan. Karena banyak masyarakat berpandangan bahwa karakter terdaftar secara internasional ini dianggap sebagai paugeran baru.

Amrih tidak menampik dalam kongres ini berpotensi memunculkan paugeran baru aksara Jawa, namun hal ini sangat dinamis dan tergantung para peserta. Selama ini masyarakat hanya mengenal aksara Jawa hanya 20 saja. Tetapi dokumen slot Unicode A980-19DF menyajikan lebih dari jumlah itu sehingga masih banyak aksara yang belum dikenal masyarakat. Persoalan ini bisa dimanfaatkan sebagai tata tulis di masa modern sehingga berpotensi memunculkan paugeran baru.

”Tetapi soal muncul paugeran baru atau tidak nanti kami serahkan ke peserta kongres, nanti akan dilihat, ketika ada perkembangan zaman seperti ini apakah akan berhenti menggunakan paugeran [lama] yang nuwun sewu apakah masih bisa mengakomodasi perkembangan yang mengarah ke digital,” katanya.

Kabid Pengembangan Sejarah Bahasa Sastra dan Museum Dinas Kebudayaan DIY Rully Andriadi mengatakan dibandingkan dengan paugeran sebelumnya saat ini mengalami penyederhanaan. Contohnya anak sekolah mampu menguasai aksara Jawa umum yang berjumlah 20. Tetapi ketika melihat manuskrip mereka tidak menguasai karena ada beberapa karakter yang tertulis di manuskrip tidak dikenal dan tidak diajarkan di sekolah.

“Sebenarnya kita tidak membuat secara khusus paugeran baru tetapi disesuaikan dengan perkembangan mana yang cocok melihat permasalahan yang ada, tetapi penyesuaian itu nanti tergantung peserta kongres akan diberikan nama seperti apa,” katanya.

Baca juga: Akhir Pekan, KAI Daop 6 Yogyakarta Jalankan KA Sancaka dan Mutiara Timur

Rully mengatakan dalam kongres tersebut akan mendorong masyarakat agar bisa menggunakan aksara Jawa sebagai percakapan lewat tulisan maupun ponsel. Mengingat lembaga internet dunia, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) menolak pengajuan enkripsi aksara Jawa oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

“Karena ICANN menilai bahwa belum ada cukup bukti aksara Jawa digunakan oleh masyarakat. Satu-satunya cara maka harus menggunakan aksara Jawa, ini akan kami upayakan untuk didorong dalam kongres,” katanya.

Bahas Empat Isu

Plt Kepala Dinas Kebudayaan DIY Sumadi menyatakan dalam kongres itu secara umum akan membahas empat isu, terdiri transliterasi aksara Jawa, tata tulis aksara Jawa, digitalisasi aksara Jawa dan kebijakan tentang aksara Jawa.

“Jumlah peserta 1000 orang, ada 110 secara luring terdiri atas akademisi, praktisi, budayawan, birokrat, masyarakat umum dari berbagai daerah. Peserta dibagi dalam empat komisi yang membahas isu tersebut,” ujarnya.