Pemkab Kulonprogo Diminta Serius Atasi Kemiskinan

Harianjogja.com, KULONPROGO—DPRD Kulonprogo meminta pembangunan yang dilakukan Pemkab digelar secara merata, sekaligus berpihak pada pengusaha lokal. Pemkab juga diminta serius menangani masalah kemiskinan di Bumi Menoreh yang angkanya terus meningkat. Dalam kebijakan refocusing anggaran, pemerintah juga wajib memperhatikan pengusaha kecil.

Penegasan itu disampaikan Juru Bicara DPRD Kulonprogo, Suharto, saat menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kulonprogo 2020, belum lama ini. Selain menyoroti pemerataan pembangunan, Dewan juga memberikan sejumlah rekomendasi.

BACA JUGA: Survei UGM: Masyarakat Setuju Pancasila Jadi Ideologi Wujudkan Indonesia Religius Berdasarkan Islam

Suharto yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus LKPJ Bupati 2020 mengatakan, LKPJ Bupati merupakan laporan kinerja sesuai dengan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2020 sekaligus penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kulonprogo.

“Ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti, seperti indeks pembangunan manusia [IPM] pada 2020 yang mencapai 74,46 persen. Hal ini dipengaruhi beberapa komponen salah satunta harapan lama sekolah yang masih 14,26 persen,” katanya, Minggu (11/4/2021).

Oleh karena itu, Pemkab harus bisa menciptakan program yang tepat untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Jumlah penduduk miskin di Kulonprogo juga meningkat sebesar 17,39% di 2019 dan menjadi 18,01% pada 2020. Angka tersebut masih tertinggi di DIY.  “Meningkatnya angka kemiskinan di Kulonprogo  perlu mendapatkan penanganan yang serius dan tepat, baik data maupun treatment, bisa melalui cetak sawah baru, teknik peningkatan produksi, peningkatan masa tanam, pelatihan pengolahan hasil pasca panen, pemasaran, sertifikasi produk, kemudahan izin berusaha bagi UMKM dan bantuan sosial,” katanya.

Suharto juga meminta pembangunan yang dilakukan Pemkab dilakukan secara merata dan memberikan kebijakan yang berpihak pada pengusaha lokal. “Ketika Bupati berpihak pada pengusaha kecil yang jumlahnya banyak, maka dampaknya juga dirasakan oleh banyak masyarakat kecil. Bupati harus mampu memberikan pemahaman hal ini kepada semua stakeholder dan OPD di Pemkab Kulonprogo," katanya.

BACA JUGA: Bantul Bentuk Puskesos di Setiap Kalurahan

Bupati Kulonprogo Sutedjo mengatakan selama pandemi Covid-19, Pemkab harus mengambil langkah kebijakan keuangan melalui refocusing. Meski demikian, kebijakan itu tidak menurunkan capaian kinerja keuangan dan fisik pada 2020.

Dari sembilan program prioritas pembangunan di Kulonprogo, hampir seluruhnya sudah terlaksana, seperti pembangunan jalur bedah Menoreh, penataan Pantai Glagah melalui pembangunan Plaza Kuliner, pengembangan RSUD Wates, dan program lainnya.

Di sisi pengelolaan keuangan daerah, Pemkab berhasil meraup PAD sebesar Rp254 miliar dari target Rp217 miliar atau 116,95% dari target. "Sedangkan pada capaian indikator kinerja daerah 2020 secara garis besar tercapai seluruhnya meskipun ada beberapa indikator yang tidak tercapai sempurna dan perlu ditingkatkan lagi," ujar Sutedjo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News