Gawat! Bed Kritikal Covid-19 di Sleman Tersisa Satu

Harianjogja.com, SLEMAN- Lonjakan kasus positif Covid-19 di Sleman berdampak pada krisis ketersediaan tempat tidur kritikal bagi pasien Covid-19. Dari 56 bed critical di Sleman, saat ini hanya tersisa satu tempat tidur saja.

Kepala Dinas Kesehatan Joko Hastaryo mengatakan penambahan kasus baru virus Corona ini berimbas pada ketersediaan tempat tidur (TT) bagi pasien Covid-19 yang berkategori berat dan kritis. Sebab dari 56 TT kritikal di seluruh rumah sakit rujukan, hanya tersisa 1 TT saja. "Ini artinya, ketersediaan isolasi kritikal di Sleman saat ini kritis. Kalau non kritikal terisi 60an persen," ujarnya, Jumat (18/6/2021).

Untuk mengantisipasi kebutuhan TT kritikal, lanjut Joko, Dinkes sudah berkomunikasi dengan sejumlah direktur rumah sakit agar bisa menambah TT kritikal. Hanya saja upaya tersebut sulit diwujudkan saat ini. Cara lainnya, pasien yang sebelumnya dirawat di TT kritikal jika dinyatakan membaik diminta untuk pindah ke TT non kritikal.

Selain itu, Dinkes masih berupaya untuk menambah jumlah TT kritikal di RSA UGM dan RSUP Sardjito. Di kedua rumah sakit ini, masih ada ruangan yang dapat dijadikan TT kritikal hanya saja kendala utama yang dihadapi adalah masalah SDM. "Kalau di RSA ada 40 bed yang bisa digunakan untuk TT kritikal, tapi saat ini kan baru baru 23 atau 24 bed yang digunakan. Kemudian Sardjito masih memungkinkan untuk membuka isolasi kritikal," katanya.

BACA JUGA: DPRD DIY Dukung Gagasan Sultan untuk Lockdown

Tidak hanya TT kritikal di rumah sakit rujukan, Joko menyebut keterisian selter di Faslitas Kesehatan Darurat Covid-19 Sleman juga penuh. Di Asrama Haji dari 60 bed sudah terisi 57 TT menyisakan tiga TT saja sementara di Rusunawa Gemawang sudah penuh. "UII tadi laporannya 29 orang yang masuk, kemungkinan terus bertambah karena banyak diarahkan ke sana," kata Joko.

Untuk itu, Dinkes masih berupaya menambah jumlah TT di Asrama Haji. Dinkes masih memiliki cadangan 100 TT di Gedung Mekkah. Begitu juga dengan selter-selter di masing-masing kalurahan. "Tinggal menunggu izinnya. Untuk FKDC di Moyudan, kami masih belum lakukan aktivasi. Masih banyak persiapan yang dilakukan dan kami konsultasikan dulu dengan BPBD. Ini juga terkait SDM," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News