Sleman Buka Serentak PTM SMP Negeri & Swasta, SD Kapan?

Harianjogja.com, SLEMAN--Pemkab Sleman mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas mulai hari ini. PTM terbatas tersebut diterapkan untuk jenjang SMP baik negeri maupun swasta.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman, Ery Widaryana mengatakan pelaksanaan PTM untuk jenjang SMP dimulai sejak Senin (4/10). Namun karena siswa mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) mulai 4-7 Oktober, maka secara efektif PTM baru digelar setelah ANBK selesai.

"PTM dilaksanakan serentak baik SMP negeri maupun swasta. Totalnya sebanyak 119 sekolah. Sekolah ini sudah diverifikasi untuk melaksanakan PTM secara terbatas," ujar Ery saat dihubungi Harianjogja.com, Minggu (3/10/2021).

BACA JUGA : Seluruh Sekolah di Jogja Sudah Dibuka, Pemkot Klaim Tak Ada Kasus Covid-19

Dijelaskan Ery, rencana pelaksanaan PTM terbatas tersebut sudah disiapkan sejak jauh hari sebelumnya. Mulai dari kesiapan sekolah menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan, meminta persetujuan izin dari orangtua murid hingga pelaksanaan vaksinasi bagi para siswa.

"Untuk seluruh sarpras protokol kesehatan sudah siap. Kami juga sudah menbagikan video pelaksanaan PTM secara terbatas kepada seluruh sekolah," kata Ery.

Disinggung soal capaian vaksinasi Covid-19, Ery mengatakan untuk vaksinasi pelajar sudah mencapai 91% dari total 40.133 siswa untuk dosis pertama. Adapun dosis kedua, lanjut Ery, sudah mulai berjalan sembari menyelesaikan pemberian dosis pertama bagi pelajar yang belum divaksin.

"Dengan berbagai upaya dan kesiapan yang dilakukan kami berharap pelaksanaan PTM terbatas di SMP bisa berjalan dengan lancar, aman dan tidak menimbulkan klaster," harap Ery.

Mengenai PTM bagi jenjang SD, kata Ery, Disdik masih akan melakukan verifikasi ke seluruh sekolah. Hasil verifikasi dan uji sampling nantinya akan menentukan sekolah mana saja yang dapat melaksanakan PTM secara terbatas. "Pekan ini kami lakukan verifikasi. Rencananya, per kapanewon (kecamatan) terdapat lima SD yang diizinkan lebih dulu untuk melaksanakan PTM," katanya.

Jika terdapat lima SD per kapanewon yang diizinkan, kata Ery, maka pada tahap pertama baru sebanyak 85 SD yang akan melaksanakan PTM terbatas. Rencana PTM untuk SD digelar pada 11 Oktober mendatang. "Untuk SD ini kan jumlah sekolahnya banyak dan mayoritas belum divaksinasi. Bupati meminta ada verifikasi dulu terkait kesiapan PTM," katanya.

BACA JUGA : Pakar: Ayo Lomba Mempercepat Capaian Vaksinasi Demi PTM

Dan ini setiap minggu, lanjut Ery, pelaksanaan PTM akan divaluasi. Hasil evaluasi akan menentukan jumlah penambahan SD yang akan dibuka untuk melaksanakan PTM terbatas. "Kalau hasil evaluasinya bagus, jumlahnya per pekan akan ditambah. Jadi secara bertahap nanti seluruh SD bisa melaksanakan PTM," tandasnya.

Untuk PAUD dan TK, kata Ery, Pemkab masih belum memikirkan untuk membuka pelaksanaan PTM. Ketentuan tersebut, kata Ery, akan dipikirkan setelah seluruh SD melaksanakan PTM. "Kami menyiapkan masa transisi PTM ini selama dua bulan ke depan. Akan terus kami evaluasi," katanya.

Sekretaris Daerah Sleman, Harda Kiswaya mengatakan semua jenjang sekolah di Sleman sudah siap untuk melaksanakan PTM. Awalnya PTM untuk SMP akan dilaksanakan sesuai uji sampling namun setelah melalui berbagai pertimbangan pelaksanaan PTM untuk jenjang SMP digelar serentak.

"Tinggal bagaimana penerapannya. Kami akan terus memonitor dan mengevaluasi. Sekolah tetap harus hati-hati dan mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi," ujarnya.

Untuk PTM SD, kata Harda, Pemkab menyesuaikan dengan SE Gubernur DIY. Sejumlah persyaratan harus benar-benar dipenuhi, di antaranya adalah persetujuan dari orang tua murid. "Untuk PTM jenang SD nanti dulu sambil menunggu evaluasi," katanya.

BACA JUGA : Ratusan Sekolah di Bantul Sudah Uji Coba Belajar Tatap Muka

Kepala Dinas Kesehatan Sleman Cahya Purnama berharap sebelum PTM digelar seluruh persiapan harus dicek dengan baik. Mulai dari kesiapan sekolah, sarana prasarana, hingga capaian vaksinasi. "Kuncinya sebenarnya pada penerapa protokol kesehatan. Protokol kesehatan ditaati dan dilaksanakan dengan baik agar tidak menimbulkan klaster," harapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News