Advertisement

Pelepasan Tanah SG untuk Tol Jogja-Bawen Menunggu Izin Raja  

Sunartono
Jum'at, 04 Maret 2022 - 19:37 WIB
Bhekti Suryani
Pelepasan Tanah SG untuk Tol Jogja-Bawen Menunggu Izin Raja    Ilustrasi jalan tol. - Pixabay

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA--Pelepasan tanah Sultan Grond (SG) untuk pembangunan tol Jogja-Bawen akan melalui proses palilah yang lazim disebut sebagai restu atau izin dari raja dalam hal ini Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno menjelaskan Sultan Grond menjadi salah satu tanah dengan karakteristik khusus bersamaan dengan tanah kas desa dan tanah wakaf yang akan dibebaskan di trase tol Jogja-Bawen. Khusus untuk SG sesuai dengan penyampaian Panitikisma Kraton Jogja, nantinya melalui proses palilah.

Meski demikian Krido menyatakan tak berwenang menjelaskan detail proses tersebut karena ranahnya Panitikisma. Secara umum proses ini masih menunggu Satker Tol Jogja-Bawen dalam hal ini Pemerintah Pusat selaku pihak yang membutuhkan lahan untuk mengajukan ke Panitikisma Kraton.

PROMOTED:  Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas

“Jadi nanti proses awal untuk SG sambil mendefinitifkan regulasinya itu ada proses palilah, seperti yang disampaikan dari panitikismo. Sambil berproses nanti ini dimohon dari yang membutuhkan lahan dalam hal ini Satker Jogja-Bawen, membuat surat ke panitikismo,” katanya kepada Harianjogja.com, Jumat (4/3/2022).

BACA JUGA: Jangan Samakan Nyi Roro Kidul dangan Nyi Blorong, Ini Bedanya..

Hanya saja sampai saat ini perwakilan dari Pemerintah Pusat belum mengirimkan surat ke Panitikismo. “Kira-kira seperti itu tetapi surat tersebut dari satker Jogja-Bawen belum dikirim ke Panitikismo. Sehingga dari panitikismo menunggu surat tadi, demikian yang disampaikan Panitikisma,” katanya. 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Tol Jogja-Bawen, Wijayanto terkait penggunaan lahan SG, sepenuhnya mengikuti arahan dari Kraton Jogja. Berdasarkan rapat terakhir, menurutnya lahan SG tersebut sebenarnya tidak bisa dilepas, akan tetapi untuk kepentingan umum dalam hal ini tol, maka proses penggunaan lahan itu masih dikomunikasikan.

“Sebetulnya tidak perlu dilepas tetapi karena ini untuk kepentingan umum harus digunakan maka nanti sistemnya bisa sewa, bisa dengan tanah pengganti masih dikomunikasikan karena ini untuk kepentingan umum. Kalau SG tidak boleh dilepas. Tetapi karena untuk kepentingan umum ada hal khusus. Belum ada keputusan masih dikaji bareng yang terbaik seperti apa,” katanya.

Advertisement

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Buron Tujuh Tahun, Pria Ini Tertangkap Saat Daftar Kerja di Kantor Polisi, Eh Gimana?

News
| Selasa, 04 Oktober 2022, 10:47 WIB

Advertisement

alt

Rasakan Sensasi Makan Nasgor Bercitarasa Tengkleng ala Grage Ramayana Hotel

Wisata
| Senin, 03 Oktober 2022, 07:17 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement