Minta Kejelasan, Warga Blokir Jalan Masuk TPST dengan Tumpukan Batu

Harianjogja.com, BANTUL - Satu truk batu split diturunkan untuk memblokade akses jalan masuk ke TPST Piyungan. Tindakan ini merupakan bentuk penolakan keras warga atas transisi pembuangan sampah ke lahan baru di sebelah utara TPST Piyungan.

Aksi Banyakan Bergerak diikuti ratusan warga dari beberapa pedukuhan di sekitar TPST Piyungan seperti warga Banyakan 3, Ngablak, Watugender, Bendo, Nglengkong, perwakilan Banyakan 1 dan Banyakan 2. Dimulai sejak pukul 07.00 WIB, massa aksi melakukan long march dari utara Makam Banyakan 3 menuju ke simpang tiga jalan masuk ke arah TPST Piyungan tepatnya di utara Masjid Watugender. Koordinator Aksi Banyakan Bergerak, Herwin Arfianto menuturkan aksi ini dilakukan karena dampak lingkungan dari adanya TPST Piyungan yang menurut Herwin tidak pernah diperhatikan.

"Dasar kita menolak dan kita ingin menutup, kita ada aksi kaya gini, karena satu, dampak lingkungan tidak pernah diperhatikan dan soal perizinan. Perizinan itu perizinannya pengolahan bukan pembuangan. Tapi sejak 1996 sampai 2012, sampai 2022 itu terus diperpanjang pengolahan. Tapi dalam kenyataannya tetap untuk pembuangan," terang Herwin pada Sabtu (7/5/2022).

Ketika sampai dititik kumpul, warga memasang sejumlah spanduk dan poster aspirasi tentang keberadaan TPST Piyungan. Di titik itu pula akses masuk jalan ke TPST Piyungan diblokir dengan satu truk batu split yang ditumpuk menutup jalan.

Dalam orasinya, Herwin menyampaikan beberapa poin pendukung mengapa penutupan aksi ini dilakukan. Di antaranya dampak sampah seperti bau dan gas yang ditimbulkan dari tumpukan sampah sudah dihirup warga sejak puluhan tahun seiring adanya TPST Piyungan. Dari segi lalu lintas, warga sering terganggu karena sering terjadi antrian dan kemacetan.

"Dampak limbah TPST sudah sangat mencemari sumber air kami berpuluh-puluh tahun dan tidak ada tindakan dan solusi. Sawah-sawah kami selalu dipenuhi sampah dari TPST dan yang lebih parah pada saat musim penghujan tiba. Tanaman padi kami mati kering karena limbah TPST membanjiri hampir empat hektare sawah kami, yang memaksa gagal panen dan merugi tanpa adanya ganti rugi," tegasnya.

Selain itu Herwin menerangkan bila limbah yang dialirkan ke parit-parit kecil itu juga berdampak pada sumur warga di sekitarnya. "Warga sekitar yang di dekat parit itu sumurnya sudah tercemar, buat dimasak untuk air minum pun tidak layak," tuturnya.

Melalui aksi ini, Herwin berharap aspirasi warga dapat didengar oleh Gubernur DIY. "Agar bapak Gubernur bisa mendengarkan aspirasi kita dan dapat mengundang kita untuk bertatap muka langsung, beraudiensi," tandasnya.

"Aksi, akan tetap kita tutup, kita menolak keras. Kita sudah bersikap, nutup permanen [TPST]. Tidak ada kata tawar-menawar, karena kita sudah bosan pak terus-terusan dibohongi, terus terusan dibodohi itu kita sudah bosan," ungkapnya.

Maksud dari dibohongi dan dibodohi tersebut ialah soal perizinan. "Sejak tahun 1996 sampai sekarang perizinannya kaya apa, terus diperbarui, surat edaran per Maret 2022 sampai sekarang itu izin sudah habis, kontrak sudah habis," ujarnya.

"Sebenarnya kontrak ini sudah habis per Maret 2022, yang artinya maret sampai Mei ini, itu bisa diartikan pembuangan sampah di desa Bendo di TPST Piyungan itu dikatakan ilegal," ujar Herwin.

Penolakan Keras

Kegagalan dalam pengelolaan TPST Piyungan juga memicu penolakan keras ketika diadakan sosialisasi akan dimulainya pembangunan transisi pembuangan sampah dilahan sebelah utara TPST Piyungan seluas 2,1 hektare. Hal ini dinilai melenceng dari perencanaan awal dimana sosialisasi kepada masyarakat yang awalnya akan digunakan sebagai pabrik pengolahan sampah bukan untuk pembuangan sampah. Namun alih-alih mendengar pendapat, masyarakat, warga justru diundang sosialisasi ketika pembangunan transisi sudah tender dan tinggal pelaksanaan.

Atas beragam sebab di atas, blokade jalan arah TPST Piyungan rencananya akan dilakukan hingga nantinya warga mendapat kejelasan. "Sampai kita mendapatkan kejelasan dan jawaban yang pasti dari bapak Gubernur. Kita target utana kita akan menemui bapak Gubernur," tegasnya.

Kepala PUPESDM DIY, Anna Rina Herbanti yang hadir meninjau aksi tersebut menyampaikan bila pihaknya telah mencatat dan mendengar aspirasi yang disampaikan warga. Sebagai tindak lanjut, Anna meminta warga berkoordinasi dengan Panewu perihal kapan warga ingin bertemu dengan Gubernur. "Saya kira demikian njih, karena apa yang panjenengan sampaikan tadi sudah kami catat dan sudah kami rekam," ujarnya.

"Jadi saya nyuwun waktu panjenengan mau kapan ngersaaken ketemu. Diberi kepastian ya tentunya kalau dengan beliau-beliaunya. Nanti diinformasikan saja kepada pak Camat atau pak Panewu rencana ketemunya kapan dan akan kami aturkan ke beliau," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News