Sleman Genap Berusia 106 Tahun, DPRD: Masih Banyak PR yang Kudu Diselesaikan

Harianjogja.com, SLEMAN--Pemkab Sleman diminta menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum diselesaikan di berbagai sektor. Tak cuma ekonomi, Pemkab didorong menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang saat ini dihadapi masyarakat.

Ketua DPRD Sleman, Haris Sugiharta mengatakan sektor ekonomi tetap harus menjadi perhatian Pemkab untuk menggerakkan perekonomian daerah, terutama perekonomian UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Jika pelaku UMKM sudah bisa bergerak, maka perekonomian masyarakat juga akan bergerak kencang. 

BACA JUGA: Ikuti Latihan Integrasi di Lombok Tengah , 229 Personel Satlat Elang AAU Disambut Warga

Haris menyoroti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Koperasi dan UKM (Diskop-UKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk terus bergerak mengatasi masalah tersebut.

"Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindag harus memaksimalkan penyerapan anggaran yang ada. Disnaker juga kami minta untuk meluaskan penyerapan tenaga kerja. Kami kejar 2023 perekonian daerah sudah dirahapkan kembali normal," katanya, Senin (16/5/2022).

Haris juga berharap agar Pemkab memaksimalkan peran masing-masing kalurahan untuk memaksimalkan pengelolaan sampah melalui Badan Umum Milik Desa (BUMDes). Selain dapat mengurangi masalah sampah di Sleman, hal tersebut bisa memberikan tambahan PAD bagi desa. "Dengan demikian masalah sampah bisa segera diatasi," kata politikus PDI Perjuangan ini.

BACA JUGA: Kembali Masuk RS, Buya Syafii Dijenguk Gubernur Jateng

Wakil Ketua DPRD Sleman Tri Nugroho juga berpandangan sama. Menurut Tri, pemulihan ekonomi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah. Tak terkecuali di sektor pariwisata yang menjadi salah penopang pendapatan asli daerah (PAD) Sleman.

"Pemulihan di sektor ekonomi ini yang harus diselesaikan dulu. Target PAD harus tercapai agar program-program yang sudah disiapkan bisa berjalan dengan baik," katanya.

Tri juga mendorong Pemkab untuk menyelesaikan pembangunan TPST di sejumlah titik. Penyelesaian pembangunan TPST tersebut, lanjut Tri, merupakan hal yang paling mendesak diselesaikan Pemkab sebab tahun depan TPA Piyungan sudah tidak dapat menampung kiriman sampah lagi. "Makanya pembangunan TPST tidak boleh ditunda-tunda lagi," tegasnya.

Semua lahan yang akan dibangun TPST, lanjut Tri sejatinya sudah siap. Begitu juga dengan masyarakatnya. Kalaupun masih ada yang mengganjal, Tri berharap agar Pemkab dapat menyelesaikan persoalan yang muncul.

"Kalau dari sisi penyediaan anggaran, kami siap mendukung eksekutif karena pembangunan TPST ini kebutuhan yang sangat mendesak saat ini," ujar politisi PKB ini.

BACA JUGA: Sleman Genap Berusia ke-106 Tahun, Pemkab: Saatnya Berikan Layanan Terbaik bagi Publik

Adapun Wakil Ketua DPRD Sleman, Arif Kurniawan meminta di usia Pemkab Sleman ke-106 ini, Pemkab tetap harus melakukan banyak inovasi pelayanan kepada masyarakat dan tidak boleh berpuas diri. Kreativitas layanan Pemkab, katanya tidak boleh mandek dan harus terus ditingkatkan.

"Inovasi pelayanan kepada masyarakat tetap harus terus dilakukan. Bisa menerapkan inovasi sendiri atau mengadopsi inovasi layanan yang dilakukan di daerah lain namun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Sleman," kata politikus PAN ini.

Untuk itu, kata Arif, Pemkab didesak melakukan evaluasi program-program kerja yang disusun dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah). Program yang belum berjalan secara optimal, katanya harus ditingkatkan.

"Saya yakin diusia yang sudah 106 tahun ini, Pemkab Sleman sudah berpengalaman [menjalankan pemerintahan]. Tinggal bagaimana pemkab meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, lebih inovatif dan kreatif," harapnya.