Advertisement
Sekolah di Bantul Kekurangan Murid karena Program Keluarga Berencana

Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul berencana menggabung atau regrouping sekolah yang kekurangan murid atau siswa dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini, terutama sekolah dasar atau SD. Keberhasilan program keluarga berencana (KB) dianggap turut andil menyebabkan sekolah di Bantul kekurangan siswa.
Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko mengatakan ada puluhan SD di Bantul yang kekurangan murid. Semestinya dalam satu rombongan belajar (rombel) terdapat 28 murid dalam satu kelas. Sementara, sejumlah SD hanya punya murid tak sampai 10.
Advertisement
BACA JUGA: Punya Naskah Buku Siap Terbit? Perpusnas Siap Terbitkan secara Cuma-Cuma
“Ada puluhan SD kekurangan murid, kuota kurang dari 10 [siswa], ada 4 [siswa], 5, 6, 7 [siswa],” kata Isdarmoko, Kamis (23/6/2022).
Menurutnya, kekurangan siswa pada SD tersebut, salah satunya karena keberhasilan program keluarga berencana (KB) yang membatasi jumlah anak maksimal dua anak.
SD-SD yang kekurangan murid tersebut, kata Isdarmoko, kemungkinan akan digabung dengan SD lainnya atau regrouping. Ia menatakan regrouping sekolah sudah banyak terjadi pada waktu Bantul dipimpin Idham Samawi.
Saat ini jawatannya juga harus memikirkan untuk regrouping karena ada lebih dari 20 SD yang kekurangan murid dari 281 SD negeri.
“Program [regrouping] ini masih pemetaan, kami koordinasikan ke kepala daerah untuk efektifitas, efisiensi, dan juga peningkatan kualitas mutu,” katanya.
Menurut Isdarmoko, regrouping menjadi pilihan tepat bagi sekolah yang kekurangan siswa, terlebih dalam dalam satu kelas ada lima murid. Jika dikalikan enam kelas, jumlah murid hanya ada 30 murid atau di bawah 50.
BACA JUGA: Profil Michael Krmencik, Striker Langganan Timnas Republik Cheska yang Jadi Pemain Anyar Persija
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan, Suratman, mengatakan regrouping sekolah yang kekurangan siswa merupakan kebijakan yang paling bagus.
“Namun perlu sosialisasi jauh-jauh hari agar tidak terjadi gejolak di tengah warga sekitar lingkungan sekolah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement

Status Geopark Kaldera Toba Terancam Dicabut UNESCO, DPR Ingatkan Pemerintah
Advertisement
Berita Populer
- Ratusan Gedung Sekolah di Sleman Akan Diperbaiki Tahun ini, Pemkab Siapkan Rp20 Miliar
- SMA Stella Duce 2 Luluskan Siswa 100 Persen
- Head to Head PSS Sleman Vs Persija Jakarta, Pelatih Huistra: Bakal Jadi Pertandingan Terpenting
- Pemkab Sleman dan Kejari Teken MoU untuk Tingkatkan Kolaborasi Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Hukum
- Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Titik di Sleman Terendam Banjir
Advertisement