Sekolah di Bantul Kekurangan Murid karena Program Keluarga Berencana

Ujang Hasanudin

Kamis, 23 Juni 2022 - 18:27 WIB

Budi Cahyana

Sekolah di Bantul Kekurangan Murid karena Program Keluarga Berencana

Ilustrasi sekolah - Antara/Aloysius Jarot Nugroho

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul berencana menggabung atau regrouping sekolah yang kekurangan murid atau siswa dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini, terutama sekolah dasar atau SD. Keberhasilan program keluarga berencana (KB) dianggap turut andil menyebabkan sekolah di Bantul kekurangan siswa.

Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko mengatakan ada puluhan SD di Bantul yang kekurangan murid. Semestinya dalam satu rombongan belajar (rombel) terdapat 28 murid dalam satu kelas. Sementara, sejumlah SD hanya punya murid tak sampai 10.

PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional

“Ada puluhan SD kekurangan murid, kuota kurang dari 10 [siswa], ada 4 [siswa], 5, 6, 7 [siswa],” kata Isdarmoko, Kamis (23/6/2022).

Menurutnya, kekurangan siswa pada SD tersebut, salah satunya karena keberhasilan program keluarga berencana (KB) yang membatasi jumlah anak maksimal dua anak.

SD-SD yang kekurangan murid tersebut, kata Isdarmoko, kemungkinan akan digabung dengan SD lainnya atau regrouping. Ia menatakan regrouping sekolah sudah banyak terjadi pada waktu Bantul dipimpin Idham Samawi.

Saat ini jawatannya juga harus memikirkan untuk regrouping karena ada lebih dari 20 SD yang kekurangan murid dari 281 SD negeri.

“Program [regrouping] ini masih pemetaan, kami koordinasikan ke kepala daerah untuk efektifitas, efisiensi, dan juga peningkatan kualitas mutu,” katanya.

Menurut Isdarmoko, regrouping menjadi pilihan tepat bagi sekolah yang kekurangan siswa, terlebih dalam dalam satu kelas ada lima murid. Jika dikalikan enam kelas, jumlah murid hanya ada 30 murid atau di bawah 50.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan, Suratman, mengatakan regrouping sekolah yang kekurangan siswa merupakan kebijakan yang paling bagus.

“Namun perlu sosialisasi jauh-jauh hari agar tidak terjadi gejolak di tengah warga sekitar lingkungan sekolah,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News