Siap Hadapi Kekeringan, Segini Anggaran yang Disiapkan BPBD Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO — BPBD Kulonprogo telah menyiapkan alokasi anggaran untuk menghadapi kekeringan di musim kemarau tahun ini. Dana puluhan juta rupiah yang disiapkan akan digunakan untuk menyuplai berisi air di tirik-titik rawan kekeringan. 

Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo, Joko Satyo Agus Nahrowi menerangkan bila tahun ini pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp58 juta untuk menyuplai air di lokasi-lokasi kekeringan di Kulonprogo. Namun, hingga saat ini belum ada wilayah yang mengajukan bantuan air bersih hingga akhir Agustus ini.

"Sebetulnya kami menunggu untuk pengedropan air itu, kalau memang mereka membutuhkan kami siap, sudah ada anggarannya. Untuk APBD, kami menganggarkan Rp58 juta," ucap dia, Minggu (28/8/2022).

BACA JUGA: Parade Gamelan Nusantara Jadi Obat Rindu Masyarakat

Dengan anggaran tersebut, BPBD telah berkoordinasi dengan PDAM Kulonprogo sebagai pihak penyuplai air. Hasilnya, anggaran Rp58 juta tadi bisa dialokasikan menjadi lebih dari 200 tangki air bersih.

"Sudah kami rapatkan koordinasi dengan PDAM, kalau kami suplai air melalui PDAM sekitar Rp250.000 per tangki sampai ke lokasi," ucap dia.

Jumlah tersebut kemungkinan bakal bertambah dengan adanya potensi bantuan air bersih dari Dinsos DIY. Disebutkan Joko setidaknya direncanakan Kulonprogo akan mendapat bantuan tangki air bersih dari Dinsos DIY untuk wilayah kekeringan yang membutuhkan.

"Kami juga mendapat informasi dari Dinas Sosial, bahwa Dinas sosial DIY itu mengkavling air bersih ke kami melalui Dinas Sosial sejumlah 200 tangki, tetapi secara teknis kami belum mendapat informasi lebih detail dari dinas," tandasnya.

Meski skenario bantuan suplai terus disiapkan, hingga kini belum ada daerah yang mengajukan permintaan bantuan air. Joko menjelaskan belum adanya daerah yang mengajukan bantuan air bersih saat ini lantaran musim kemarau basah yang sedang terjadi.

Dampaknya, daerah langganan kekeringan masih sesekali hujan dan menyebabkan sumber air masih tidak mengalami surut. "Sebetulnya kan harusnya memang sudah kemarau, cuma ini menurut BMKG kalau orang awam itu mengatakan kemarau basah. Jadi masih ada hujan, di saat kemarau masih ada hujan," terangnya. 

Kondisi ini serupa dengan dua tahun yang lalu saat kemarau basah terjadi. Hal ini menyebabkan anggaran yang dialokasikan untuk bantuan air bahkan dikembalikan kembali karena tidak ada daerah yang mengalami kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih. 

"Dua tahun terakhir, kami kembalikan karena sama dengan tahun ini kemaraunya basah. Iya [dikembalikan] untuk dipergunakan di anggaran biaya tambahan untuk kegiatan lain," ucap dia.