Pengasuh Pesantren: Pembentukan Perda Jangan Menjadi Alat Menekan Pesantren

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pesatren disambut baik oleh kalangan pondok pesantren di Gunungkidul. Meski demikian, ada harapan payung hukum ini tidak mengganggu kemandirian di ponpes.

Salah satu seruan ini diungkapkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah di Kapanewon Karangmojo, Harun Al Rasyid. Menurut dia, ciri khas pesantren menyangkut dengan kemandirian. Oleh karenanya, ia meminta jangan sampai keberadaan perda malah menjadi alat menekan keberadaan pesantren.

“Semangat dari perda harusnya untuk memberikan fasilitas agar keberadan pesantren menjadi semakin baik dan bukan malah sebaliknya,” kata Harun kepada wartawan, Selasa (9/6/2022).

Dia mengungkapkan, 90% santri di Ponpes Al Hikmah bisa mandiri karena selama belajar jauh dari lingkungan orang tua. Hal ini patut diapresiasi karena dalam prosesnya tidak hanya mendapatkan ilmu tentang agama, tapi juga berkaitan dengan ilmu pelajaran di sekolah formal.

BACA JUGA: Gara-Gara Banyak Hajatan, Harga Cabai di Gunungkidul Mahal

“Jadi kami kombinasikan sehingga para santri tidak hanya mendapatkan kecerdasan intelektual, tapi juga dari sisi keagaman juga diperkuat,” katanya.

Harun mengakui sudah banyak kegiatan yang diperoleh para santri maupun para pengasuh di pondok. Sebagai contoh, pada Sabtu (3/9/2022), ada kegiatan ceramah ilmiah tentang tata cara menjadi pendidik yang baik.

“Ini hanya bagian kecil karena masih banyak pelatihan yang dilakukan mulai dari bidang pertanian hingga kewirausahaan. Tujuan utama pembelajaran agar para santri bisa mandiri,” katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Pakar Pendidikan, sekaligus mantan Rektor UNY, Rochmat Wahab. Menurut dia, pemkab harus hadir meberikan fasilitas ke ponpes tanpa menganggu pengelolaan yang sudah berjalan.

BACA JUGA: Janda di Gunungkidul Tiga Kali Lebih Banyak daripada Duda

“Kemandirian tetap harus dipertahankan. Pemerintah hadir memberikan fasilitas seperti adanya bantuan operasional, pemeliharaan, dan perbaikan gedung hingga pemberian beasiswa bagi santri berprestasi,” katanya.

Dia berharap tidak ada intervensi terkait dengan ponpes, meski sudah ada peraturan berkaitan pesantren. Terlebih lagi, proses berdirinya pesantren muncul dari keinginan masyarakat yang berpandangan bahwa masalah keilmuan tidak hanya cukup dari sisi pendidikan formal.

“Makanya ada pesantren untuk memperkuat pendidikan keagamaan. Jadi, ciri khas dari kemandirian ini harus tetap dipertahankan, meski pemerintah bia menyalurkan bantuan untuk keberlangsungan pondok,” katanya.

BACA JUGA:  Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News