Jadwal SIM Keliling Gunungkidul Hari Ini di Siraman Wonosari
SIM keliling Gunungkidul hari ini hadir di Balai Kalurahan Siraman, Wonosari. Cek jadwal lengkap SIMMADE, SIMPITU, dan SIM Station.
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi./IST
Harianjogja.com, JOGJA — Pemda DIY mendapatkan hadiah berupa dana insentif daerah (DID) sebesar Rp10 miliar dari Pemerintah Pusat.
DID itu diperoleh setelah DIY berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut dan secara umum mampu mempertahankan inflasi. Dana insentif itu rencananya digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi ASN di lingkungan Pemda DIY untuk mempertahankan dan semakin meningkatkan transparasi dan akuntabilitas keuangan. Atas capaian tersebut, DIY mendapatkan DID dari pusat bersama dengan sembilan provinsi lain di Indonesia.
“DID diberikan kepada daerah sebagai penghargaan atas prestasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya yang terkait dengan WTP 10 kali atau lebih berturut-turut,” katanya Selasa (27/9/2022).
BACA JUGA: ORI Sebut Keuntungan Seragam Sekolah Capai Rp10 Miliar, Disdikpora DIY: Terlalu Bombastis
Penghargaan itu menjadi gambaran administrasi dan transparansi keuangan Pemda DIY telah mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga ke depan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui berbagai inovasi.
Sesuai arahan Pusat, dengan predikat WTP ditambah penataan prioritas anggaran, maka peruntukan anggaran bisa lebih tepat manfaat, sehingga akan lebih baik untuk kondisi APBN maupun APBD.
Adapun dana insentif yang diperoleh DIY rencananya akan digunakan untuk program yang produktif terutama untuk pemulihan ekonomi. Terutama merespons isu terkini berkaitan dengan dampak kenaikan BBM terhadap sosial ekonomi masyarakat. Melalui program yang tepat sasaran melalui sumber dana insentif ini diharapkan dapat mengatasi beban masyarakat akibat kenaikan BBM.
Termasuk mengatasi kemungkinan adanya inflasi yang terjadi akibat naiknya harga barang. “Pemanfaatan DID kan untuk pemulihan ekonomi atau meningkatkan kinerja ekonomi daerah khususnya terkait dengan kondisi terkini misalnya dampak kenaikan harga BBM. Termasuk untuk stabilitas inflasi dan yang sejenisnya,” katanya.
BACA JUGA: Kompensasi PHK Hotel Ibis Dibagi 2 Tahap, Begini Tanggapan Serikat Pekerja
Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Yuna Pancawati menyatakan akibat kenaikan harga BBM tentu akan berdampak pada inflasi DIY. Mengingat selama ini inflasi DIY cenderung fluktuatif.
Salah satu penyebabnya dari sektor angkutan yang tarifnya naik akibat kenaikan BBM. Meski demikian, menurutnya kenaikan harga kebutuhan pokok tidak terjadi secara signifikan.
“Pemantauan terkait harga bahan pokok terus dilakukan secara berkala, memang terjadi kenaikan namun tidka terlalu signifikan. Ini kami upayakan melalui berbagai program agar harga tetap stabil dan inflasi tidak terlalu tinggi,” katanya.
Sekadar diketahui, inflasi DIY pada triwulan II/2022 tercatat pada level 5,33% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I/2022 sebesar 2.95% (yoy) serta lebih tinggi dibanding realisasi triwulan II/2021 yakni 1.50% (yoy).
Di tengah kenaikan harga BBM ini Pemda DIY berupaya meminimalkan dampaknya melalui program seperti pemberian bantuan sosial dan pemberian program stimulan seperti subsidi ongkos kirim bagi pelaku UMKM.
“Tentunya dana insentif yang diberikan Pusat ini akan digunakan untuk program sejenis ini [pemulihan dan dukungan ekonomi masyarakat kecil],” kata Baskara Aji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
SIM keliling Gunungkidul hari ini hadir di Balai Kalurahan Siraman, Wonosari. Cek jadwal lengkap SIMMADE, SIMPITU, dan SIM Station.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa optimistis IHSG akan rebound pekan depan didukung fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai tetap kuat.
Dinkes Sleman perketat pemisahan jeroan kurban untuk cegah kontaminasi dan risiko penyakit saat Iduladha 2026.
Disdukcapil Bantul mencatat 985.142 penduduk pada 2025. Banguntapan menjadi wilayah terpadat dengan 118.712 jiwa.
Polda Metro Jaya menangkap 173 tersangka dari 127 kasus kejahatan jalanan di Jakarta selama 1–22 Mei 2026 melalui operasi terpadu.
UPNV Jogja menonaktifkan lima dosen terkait dugaan kekerasan seksual. Seluruh aktivitas Tridharma dihentikan selama proses investigasi.