Cegah Inflasi di Bantul, Wamendagri Rekomendasikan 6 Poin Ini

Harianjogja.com, BANTUL – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkoordinasi terkait dengan penanganan inflasi di berbagai daerah. Salah satunya dengan Pemkab Bantul yang juga turut mengikuti rapat koordinasi (rakor) tersebut secara virtual di Gedung Induk Mandala Sabha Madya, kompleks Parasamya Bantul.

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, dalam rapat tersebut memerintahkan untuk menjaga inflasi di setiap daerah agar tetap dijaga agar tidak membebankan masyarakat. 

Dia menyampaikan ada enam indikator yang harus dijalankan oleh setiap daerah. dirinya berujar jika setiap daerah menjalankan enam indikator tersebut dapat membuat inflasi menurun. “Kalau semua daerah menjalankan enam indikator itu tidak menutup kemungkinan inflasi bisa turun,” ujarnya.

Keenam upaya yang bisa dilakukan oleh daerah dengan inflasi tinggi antara lain operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor yang menahan harga, kerja sama dengan produsen, perealisasian Belanja Tidak Terduga (BTT), serta dukungan APBD.

BACA JUGA: Bersepada Sekaligus Promosi Wisata Bantul

Dalam rakor tersebut, berdasarkan perhitungan kondisi inflasi terendah diperoleh oleh Papua Barat. Sedangkan NTT menjadi daerah dengan inflasi tinggi.

Sementara itu Sekretaris Daerah Bantul, Helmi Jamharis menilai inflasi di Bantul, menurut Wempi dinilai masih cukup terkendali. "Untuk Bantul saat ini masih terkendali terkendali. Data inflasi per oktober 5,45 [year-to-date/ytd] dan 5,67 [year-to-year/yty]," ucap Helmy.

Meskipun begitu, menurut Helmy ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga secara drastis yakni cabai rawit hijau dan tomat pada November. "Minggu pertama november harga cabai rawit hijau Rp18.867 per kg, minggu kedua Rp27.607 per kg. Untuk tomat Minggu pertama Rp 8.300 per kg dan minggu kedua Rp11.633 per kg," ucap dia.

Untuk menekan inflasi, Pemkab Bantul melalui Tim pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus memantau pergerakan harga serta stok barang pangan di pasaran.

"Kami akan mengkaji terhadap pemberian subsidi BBM atas produk dari luar ke kabupaten bantu dengan harapan pemasaran di Kabupaten Bantul tidak mengalami kenaikkan" ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News