Gunungkidul Siapkan 3.000 Dosis Vaksinasi PMK per Pekan, Pemkab: Masih Banyak yang Menolak

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Program vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Gunungkidul dipercepat. Capaiannya setiap minggu ada 3.000 hewan yang divaksinasi.

Hanya saja, petugas kerap menghadapi tantangan yang tak mudah, yakni berupa penolakan warga pemilik hewan ternak. Padahal tanpa vaksinasi, virus PMK ini susah dibasmi.

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul menyebut ada 151.000 hewan ternak berupa sapi dan kambing. Sebanyak 69% dari populasi hewan ternak di mana jumlahnya sekitar 100.000 harus divaksinasi PMK sebanyak dua kali agar virus terkendali. Dengan begitu, DPKH Gunungkidul menargetkan adanya 200.000 vaksinasi PMK.

Catatan DPKH per 10 Desember lalu menunjukkan bahwa vaksinasi PMK baru dilakukan sebanyak 41.767 kali. Petugas vaksinasi PMK di Gunungkidul ada 35 tim yang terdiri dari lima orang per timnya. Sementara puskeswan yang melakukan vaksinasi ada enam unit yang tersebar di 18 kapanewon.

BACA JUGA: Objek Wisata Gunungkidul Bakal Diserbu Wisatawan saat Nataru, Ini yang Disiapkan Dishub

Langkah percepatan vaksinasi PMK terus dilakukan DPKH Gunungkidul. Dari sosialisasi lebih giat, pencocokan data, hingga sistem keroyokan saat vaksinasi dilakukan.

Kepala DPKH Gunungkidul, Wibawanti Wulandari menjelaskan akan terus menjalankan vaksinasi PMK tahun depan. Dia optimistis target 200.000 vaksinasi bisa dicapai.

“Kami terus optimistis dan mengupayakan yang terbaik. Kalau dari rumus memang penanganan dan vaksinasi PMK ini butuh waktu lama, sekitar 10 tahun secara nasional baru bisa tertangani dengan baik,” jelasnya, Senin (12/12/2022).

Selain vaksinasi, jelas Wibawanti, pihaknya juga turut memodernisasi data hewan ternak dengan pemasangan anting penanda pada hewan.

“Jadi hewan yang sudah divaksin kami kasih anting penanda yang memang sistemnya modern dan datanya terpusat berbasis komputer, itu dilakukan agar nanti untuk lalu lintas hewan ternak mudah pantauannya,” katanya.

Setiap pekan, kata Wibawanti, petugas DPKH menargetkan tiga kapanewon untuk vaksinasi. “Satu kapanewon bisa beberapa titik, sistemnya keroyokan misalnya lokasi vaksinasi di Semanu maka UPT Puskeswan dari Playen ikut membantu agar target 3.000 vaksinasi tercapai tiap minggunya,” ujarnya.

Tantangan vaksinasi, sambung Wibawanti, selain jumlah petugas yang terbatas juga penolakan warga pemilik hewan. “Kalau ditolak ya kami tidak bisa bertindak, tetapi edukasi dan sosialisasi kami tetap lakukan,” ucapnya.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Retno Widyastuti menjelaskan vaksinasi PMK jadi kepentingan bersama. “Bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat luas khususnya peternak juga agar kesehatan hewan lebih terjamin,” katanya, Senin siang.

Retno menyebut penolakan warga atas vaksinasi PMK karena ketakutan hewan ternaknya akan sakit. “Tentu vaksinasi ini sudah aman dan terjamin mutunya, beberapa kali ada penolakan kami jelaskan juga,” ujarnya.

Vaksinasi PMK, jelas Retno, kemungkinan jadi syarat mutlak lalu lintas hewan jadi jika belum divaksin tidak bisa masuk pasar hewan. “Sementra ini memang belum ada aturan lalu lintas hewan ternak yang lebih detail, tapi bukan berarti kedepan tidak ada. Kalau peternak masih menolak vaksinasi bisa diberlakukan itu,“ ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News