Advertisement
Gajian UMK Baru di Akhir Januari, Disnaker Sleman: Tak Ada Penangguhan!
Ilustrasi buruh atau pekerja. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Menindaklanjuti penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sleman 2023, Dinas Tenaga Kerja Sleman mensosialisasikan UMK tersebut kepada perusahaan-perusahaan. Tahun ini tidak ada lagi penangguhan pembayaran upah di bawah UMK.
UMK 2023 Sleman telah ditetapkan oleh Bupati Sleman pada 1 Desember lalu, yakni sebesar Rp2.159.000, naik sebesar 7,9% dari UMK Sleman 2022. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sleman, Sutiasih, menjelaskan menindaklanjuti penetapan ini, dinas mensosialisasikan UMK ke sejumlah perusahaan.
“Kami sudah lakukan sosialisasi kemarin, mengundang perusahaan-perusahaan, ada sekitar 100 perusahaan. Sosialisasi untuk bisa dipahami dan dilaksanakan. Harapannya mereka para pekerja juga bisa menerima sesuai ketentuan,” ujarnya, Kamis (29/12/2022).
BACA JUGA : UMK Sleman Bakal Lebih Tinggi daripada UMP DIY
Setelah sosialisasi, Dinas Tenaga Kerja Slemann juga akan memantau dan deteksi dini ke perusahaan-perusahaan yang diprioritaskan ada pengaduan terkait UMK. “Diberlakukan nanti 1 Januari. Setelah gajian kan akhir Januari, nah itu mana yang ada pengaduan,” katanya.
Ia berharap semua perusahaan dapat melaksanakan penetapan UMK ini sehingga tidak perlu ada aduan dari pekerja. Meski demikian jika memang masih ada aduan, pihaknya akan menindaklanjutinya dengan memberi pembinaan.
Jika dengan pembinaan itu permasalahan UMK tidak selesai, maka sproses selanjutnya akan diserahkan ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan DIY. “Karena itu normatif, upah, kewenangannya di pengawas yang menindak,” ungkapnya.
Berdasarkan pengalaman pada 2022, masih ada beberapa perusahaan yang diadukan oleh pekerjanya melanggar ketentuan UMK. Dalam setiap kasus, penyelesaiannya tidak cukup dalam sekali pertemuan. “Bisa sampai lima kali. Selain soal upah juga ada pesangon dan lain-lain,” katanya.
BACA JUGA : Tok! Bupati Usulkan UMK Sleman Naik 7,9 Persen
Saat ini perusahaan juga sudah tidak diperbolehkan lagi menangguhkan upah sebesar UMK. Hal ini mengacu pada UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenakan sanksi pidana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
59 Jemaah Calon Haji Bantul Diberangkatkan dari Kompleks Parasamnya
Polisi Calon Pawang Satwa Ikuti Uji Kompetensi
Sidang Pra Pradilan Robinson Saalino Dimulai, Kejati DIY Mendaftarkan Perkara Tanah Kas Desa
Temukan Istri di Indekos Pria Lain, Suami Ngamuk dan Hajar Mahasiswa
Advertisement
Terjadi Tawuran di Jogja, JPW Minta Kinerja Polisi Dievaluasi
Peninggalan Ki Hajar Dewantara Dirusak Massa Tawuran, Begini Respons Sultan Jogja
Meja dan Kursi Bersejarah Peninggalan Ki Hajar Dewantara Rusak akibat Tawuran di Jogja
Kasus Dugaan Korupsi SSA Bantul Segera Disidangkan, Bisa Jadi Muncul Tersangka Baru
Gaji ke-13 Belum Dicairkan, Ini Alasan Pemkab Gunungkidul
Advertisement
Dispar Sleman Klaim Wisata saat Hari Pancasila dan Waisak Melebih saat Lebaran
Prostitusi Anak Kerap Terjadi di Hotel, PHRI DIY: Kebanyakan Kelas Melati
Pengeroyokan Anggota PSHT, 3 Tersangka Pelaku Utama, Senjata Tajam Jadi Misteri
Bandara YIA Mulai Melayani Penerbangan Umroh Agustus 2023, Ini Maskapainya
Penuhi Kebutuhan Hewan Kurban, Kulonprogo akan Datangkan Hewan Dari Daerah Lain
Advertisement
Sempat Dirawat di Rumah Sakit Usai Dihajar Warga, Terduga Pemerkosa Anak di Bantul Meninggal Dunia
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Pengin Nikmati Air Terjun Swiss dan Kebun Tulip ala Belanda, Objek Wisata Ini Cocok untuk Anda
Advertisement
Berita Populer
- Tawuran di Jalan Kusumanegera Jogja Minggu Malam, Massa Saling Lempar Batu
- Asah Kemampuan Seni Murid, Dikpora Bantul Gelar FLS2N 2023
- Tawuran di Jogja, Begini Kondisi Terbaru Jalan Tamsis
- Begini Kondisi Terkini Taman Siswa Pasca Tawuran, Simak Videonya
- Sandiaga Minta Gunungkidul Perkuat Seni Pertunjukan
Advertisement
Advertisement
