Advertisement
Gajian UMK Baru di Akhir Januari, Disnaker Sleman: Tak Ada Penangguhan!
Ilustrasi buruh atau pekerja. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Menindaklanjuti penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sleman 2023, Dinas Tenaga Kerja Sleman mensosialisasikan UMK tersebut kepada perusahaan-perusahaan. Tahun ini tidak ada lagi penangguhan pembayaran upah di bawah UMK.
UMK 2023 Sleman telah ditetapkan oleh Bupati Sleman pada 1 Desember lalu, yakni sebesar Rp2.159.000, naik sebesar 7,9% dari UMK Sleman 2022. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sleman, Sutiasih, menjelaskan menindaklanjuti penetapan ini, dinas mensosialisasikan UMK ke sejumlah perusahaan.
Advertisement
“Kami sudah lakukan sosialisasi kemarin, mengundang perusahaan-perusahaan, ada sekitar 100 perusahaan. Sosialisasi untuk bisa dipahami dan dilaksanakan. Harapannya mereka para pekerja juga bisa menerima sesuai ketentuan,” ujarnya, Kamis (29/12/2022).
BACA JUGA : UMK Sleman Bakal Lebih Tinggi daripada UMP DIY
Setelah sosialisasi, Dinas Tenaga Kerja Slemann juga akan memantau dan deteksi dini ke perusahaan-perusahaan yang diprioritaskan ada pengaduan terkait UMK. “Diberlakukan nanti 1 Januari. Setelah gajian kan akhir Januari, nah itu mana yang ada pengaduan,” katanya.
Ia berharap semua perusahaan dapat melaksanakan penetapan UMK ini sehingga tidak perlu ada aduan dari pekerja. Meski demikian jika memang masih ada aduan, pihaknya akan menindaklanjutinya dengan memberi pembinaan.
Jika dengan pembinaan itu permasalahan UMK tidak selesai, maka sproses selanjutnya akan diserahkan ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan DIY. “Karena itu normatif, upah, kewenangannya di pengawas yang menindak,” ungkapnya.
Berdasarkan pengalaman pada 2022, masih ada beberapa perusahaan yang diadukan oleh pekerjanya melanggar ketentuan UMK. Dalam setiap kasus, penyelesaiannya tidak cukup dalam sekali pertemuan. “Bisa sampai lima kali. Selain soal upah juga ada pesangon dan lain-lain,” katanya.
BACA JUGA : Tok! Bupati Usulkan UMK Sleman Naik 7,9 Persen
Saat ini perusahaan juga sudah tidak diperbolehkan lagi menangguhkan upah sebesar UMK. Hal ini mengacu pada UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenakan sanksi pidana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pelatih PSIM Jogja Van Gastel Soroti Perbedaan Sepak Bola Indonesia dan Belanda, Singgung Pembinaan Usia Dini
Tabrakan Mobilio vs Fortuner di Jalan Nasional di Gunungkidul, Seluruh Penumpang Dilarikan ke Rumah Sakit
Program Rumat Sampah Dari Rumah Mampu Atasi Masalah Sampah di Purwokinanti Jogja
Pemulangan Jenazah Mahasiswa KKN-PPM UGM Korban Kapal Tenggelam Menunggu Pihak Keluarga
Advertisement
Jemaah Haji 2025 Asal Sleman: Kloter 65 SOC Pertama Datang di Bumi Sembada
Keputusan MK Pemilu dan Pilkada Dipisah, Ini Respons KPU Sleman
NPC Kulonprogo Targetkan 25 Medali di Peparda 2025, Jumlah Atlet Meningkat Efek Qonitah
Advertisement
Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, PDIP Kota Jogja Soroti Substansi Demokrasi
Pendaftaran Jalur Domisili Wilayah untuk SPMB SMP di Bantul Diklaim Berjalan Lancar
Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Cegah Kawasan Kumuh, DPUPKP Bantul Terapkan WebGIS di Tiga Kapanewon Wilayah Pantai Selatan
Advertisement
Jadwal DAMRI Semarang Jogja PP
Berita Pilihan
Advertisement
Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Kelurahan Kadipaten Jogja Gencarkan Penggunaan Biopori Demi Kurangi Sampah Organik
- Pelajar Jogja Isi Liburan Sekolah dengan Lestarikan Budaya Jawa, Belajar Geguritan hingga Aksara Jawa
- Puluhan Warga Gunungkidul Ingin Bekerja di Luar Negeri, Taiwan Jadi Tujuan Favorit
- 22 Orang Tersengat Ubur-Ubur di Pantai Selatan, Wisatawan Diminta Waspada
- Pelunasan PBB-P2 Triwulan Kedua di Bantul Sudah Terkumpul Rp43,7 Miliar
Advertisement
Advertisement
