Advertisement
Adkasi Gelar Aksi, Begini Respons Ketua DPRD Gunungkidul
Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntarningsih (kedua dari kiri). - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) bakal melakukan aksi demo di Jakarta pada 20 Februari 2023.
Meski demikian, Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih belum memberikan kepastian terkait dengan partisipasi menyuarakan pencabutan Peraturan Presiden No.33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. “Harus dibahas di Badan Musyawarah [Bamus] terlebih dahulu terkait dengan aksi penuntutan ini,” kata Endah kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).
Menurut dia, surat yang beredar baru sebatas izin ke Kapolri terkait dengan penyampaian aspirasi yang dilaksankaan Adkasi pada 20 Februari mendatang. Adapun surat resmi dari Ketua Umum Adkasi, Lukman Said hingga sekarang juga belum diterima. “Nanti kalau sudah ada surat tentang aksi ini, maka akan dibahas melalui bamus,” katanya.
Secara prinsip, Endah mendukung pencabutan perpres ini. menurut dia, banyak dampak yang dirasakan oleh DPRD terkait dengan aturan tersebut.
“Sebenarnya tidak hanya DPRD, tetapi eksekutif juga merasakannya. Jadi, kami ingin hak-hak yang dimiliki bisa dikembalikan seperti sebelum adanya perpres itu,” katanya.
BACA JUGA: Janaloka Pilih Tunggu Perkembagan Soal Perubahan Masa Jabatan Pamong Kalurahan
Meski belum memberikan kepastian dalam partisipasi aksi, Endah mengakui bahwa pada 20 Februari 2023, anggota DPRD Gunungkidul memiliki agenda kunjungan kerja. Adapun lokasinya antara Jawa Barat dengan Jawa Timur. “Memang jadwalnya kunker. Tapi, sekali lagi saya tegaskan, untuk ikut aksi harus dibahas dahulu di bamus,” katanya.
Hal tak jauh berbeda disuarakan oleh Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno. Menurut dia, aspirasi mencaput Perpres No.33.2020 sudah berlangsung lama, namun hingga sekarang belum bisa direalisasikan. “Jadi bukan hanya sekarang. Sejak dulu sudah ada,” katanya.
Dia mengakui untuk partisipasi dalam aksi diserahkan sepenuhnya dalam pembahasan badan musyawarah DPRD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Lokakarya Animasi Digelar di Sleman
Jembatan Kretek II Bakal Jadi Jalur Alternatif Memecah Kepadatan di Pantai Selatan DIY
Ini Kejanggalan Narasi yang Disampaikan Polisi Terkait Penutupan Patung Bunda Maria di Kulonprogo
Polemik Penutupan Patung Bunda Maria, Ini Respons Pemda DIY
Advertisement
4 Kilometer Jalan Tol Jogja Solo Sudah Dibeton
Aduan THR untuk Pekerja di Sleman Mulai Dibuka
Organisasi Masyarakat Sipil Sayangkan Sikap Polisi Kulonprogo di Kasus Penutupan Patung Bunda Maria
Gelar Kompetisi Film, Disbud DIY Akan Danai Lima Film Tahun Ini
Royal Ambarrukmo Yogyakarta Hadirkan Sensasi Berbeda di Bulan Ramadan
Advertisement
Buruh DIY Tolak Aturan Baru yang Bolehkan Pengusaha Memotong Gaji Pekerja 25%
ASN Ramai-Ramai Reservasi Buka Bersama, PHRI DIY: Kami Menolak Larangan Presiden
Gelar Ramp Check Bus Jelang Arus Mudik, Dishub Sleman Bakal Satroni Garasi PO
JPW: Polisi Tak Boleh Kalah dengan Kelompok Intoleran, Anggota Salah Bikin Laporan Harus Dibina
Sejauh Mana Keterlibatan Ormas dalam Kasus Penutupan Patung Bunda Maria di Kulonprogo?
Advertisement
Mulai Dibongkar Senin Depan, Kapan Pembangunan TPI Congot Baru?
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal Imsak dan Buka Puasa untuk Wilayah Jogja Selama Ramadan 2023
Advertisement
Ini 10 Negara dengan Durasi Puasa Terpanjang di Dunia pada 2023
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
