Eks Pejabat Disdikpora DIY Divonis 8 Tahun Penjara dalam Korupsi Stadion Mandala Krida Jogja

Triyo Handoko

Kamis, 16 Maret 2023 - 18:42 WIB

Budi Cahyana

Eks Pejabat Disdikpora DIY Divonis 8 Tahun Penjara dalam Korupsi Stadion Mandala Krida Jogja

Suasana sidang korupsi Stadion Mandala Krida Jogja dengan terdawka mantan pejabat Disdikpora Edy Wahyuid, Kamis (16/3/2023). - Harian Jogja/Triyo Handoko

Harianjogja.com, JOGJA—Terdakwa korupsi Stadion Mandala Krida, eks Kepala Bidang Pendidikan Khusus Disdikpora DIY Edy Wahyudi, dihukum delapan tahun penjara dan denda pidana Rp400 juta subsider enam bulan penjara, Kamis (16/3/2023). Putusan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Sidang korupsi Edy Wahyudi tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja. Majelis hakim menyatakan Edy Wahyudi terbukti bersalah atas kasus korupsi tersebut.

Sebelumnya, JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan tuntutan kepada Edy Wahyudi adalah sembilan tahun penjara dan denda pidana Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Edy juga diminta mengganti kerugian negara dengan uang pengganti sebesar Rp800 juta.

Kuasa hukum Edy Wahyudi, Muchlas Hamidy, menyebut kliennya akan pikir-pikir atas keputusan tersebut. “Keputusannya memang lebih ringan dari tuntutan JPU, tetapi denda pidana saja yang lebih tinggi, kami akan pikir-pikir terlebih dahulu,” katanya.

Putusan hakim yang tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti atas kasus tersebut, menurut Muchlas, menunjukan Edy Wahyudi tidak terbukti memperkaya diri sendiri atas korupsi tersebut. “Artinya JPU tak bisa menunjukan bahwa klien kami menerima uang tersebut, sehingga hakim tak membebankan uang pengganti kerugian negara,” jelasnya.

Edy Wahyudi saat terjerat korupsi Stadion Mandala Krida berstatus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Disdikpora DIY. Edy didakwa menyalahgunakan kewenangan dalam pembangunan Stadion Mandala Krida. Kerugian negara atas penyalahgunaan kewenangan tersebut sebesar Rp31,7 miliar.

Penyalahgunaan kewenangan tersebut berupa mengarahkan spesifikasi teknis tertentu, menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada survei lapangannya, dan membocorkan HPS ke calon penyedia jasa. Penyedia jasa tersebut adalah PT Arsigraphi, PT Duta Mas Indah (DMI) dan PT Permata Nirwana Nusantara (PNN).

Direktur PT Arsigraphi Sugiharto, dan Direktur PT DMI dan PT PNN Heri Sukamto juga jadi terdakwa dalam kasus ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News