Advertisement
Akui Tak Punya Izin, 2 Perusahaan Pengguna Tanah Kas Desa Maguwoharjo Siap Setop Aktivitas Usaha
Tanah Kas Desa / Ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Satpol PP DIY memanggil dua pihak perusahaan pengguna tanah kas desa yang pemanfaatannya bermasalah di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman, Selasa (9/5/2023).
Dari pemanggilan itu, keduanya terbukti tak memiliki izin apapun atas penggunaan tanah kas desa yang mereka manfaatkan. Atas dasar itu, keduanya berjanji akan menghentikan aktivitas usahanya.
Advertisement
Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad menjelaskan perusahan pertama adalah sebuah tempat futsal dan restoran, sedangkan perusahan kedua bergerak dalam usaha agrowisata. Semuanya menggunakan tanah kas dea di Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman.
Untuk menjelaskan perusahan resto dan futsal, menggunakan lahan tanah kas desa seluas 25.584 meter persegi yang saat ini sudah terbangun sekitar 7.500 meter persegi. Sedangkan perusahaan agrowisata menggunakan tanah kas desa seluas 18.000 meter persegi dengan 2.000 meter persegi sudah dibangun.
“Sudah jelas semuanya menggunakan TKD dengan tanpa izin apapun, sudah diakui oleh kedua perusahaan juga. Mereka juga sudah menandatangani surat pernyataan kesedian menghentikan aktivitas apapun di TKD tersebut,” jelas Noviar, Selasa sore.
BACA JUGA: Dinpertaru DIY Ingin Pengguna Robohkan Sendiri Bangunan di Tanah Kas Desa
Meskipun sudah menyatakan tak akan melakukan aktivitas, Noviar akan terus memantau dua perusahaan tersebut. “Jika masih ada aktivitas akan kami segel, selanjutnya kami akan melaporkan temuan ini ke Gubernur DIY,” terangnya.
Tidak hanya pengguna tanah kas desa di Maguwoharjo, Satpol PP DIY juga bakal memanggil satu investor yang memanfaatkan tanah di kawasan Panggang, Gunungkidul.
“Kalau yang di Panggang ini bentuknya penginapan, akan kami panggil untuk klarifikasi dan pendalaman, lokasi penginapannya di pinggir JJLS [Jalur Jalan Lintas Selatan],” terangnya.
Satpol PP DIY, tegas Noviar, akan terus menertibkan penyalahgunaan TKD. “Seperti instruksi Gubernur DIY akan kami tindak tegas tak ada toleransi lagi, untuk masyarakat yang mengetahui penyalahgunaan TKD dapat melapor ke kami,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bawaslu Bantul Buka Pendaftaran Panwascam Pilkada 2024
Berkawan dengan Maggot Si Pemakan Sampah di Gunungkidul
Jadwal Pemadaman Listrik Rabu 24 April 2024, Cek Lokasinya!
Advertisement
Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Rabu 24 April 2024: Hujan Sedang
Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Rabu 24 April 2024
Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Bantul April 2024
Jadwal Kereta Bandara YIA Rabu 24 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Rabu 24 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Advertisement
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Jogja Rabu 24 April 2024
Jadwal KRL Solo-Jogja, Berangkat dari Palur Rabu 24 April 2024
Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Rabu 24 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Jadwal Layanan Samsat Keliling Kota Jogja Rabu 24 April 2024
Toleransi Umat Islam di Indonesia Perlu Ditularkan ke Dunia Internasional
Advertisement
Calon Wisudawan Program Pascasarjana, Spesialis dan Subspesialis UGM Diharap Punya Skill Ini Ketika Lulus
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Stok Darah dan Jadwal Donor Darah di Wilayah DIY Selasa 23 April 2024
- Pemkot Jogja Dampingi Pengusaha Muda, Inkonsistensi Menjadi Kendala
- Imunisasi Serentak IBI DIY untuk Memperluas Cakupan
- Pilkada 2024, PDIP DIY Tegaskan Terbuka Bekerja Sama dengan Partai Lain
- Golkar DIY Bakal Terima Nama Calon yang Dijaring di Pilkada 2024, Berikut Nama-nama Kandidatnya
Advertisement
Advertisement
