Advertisement
Akui Tak Punya Izin, 2 Perusahaan Pengguna Tanah Kas Desa Maguwoharjo Siap Setop Aktivitas Usaha
Tanah Kas Desa / Ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Satpol PP DIY memanggil dua pihak perusahaan pengguna tanah kas desa yang pemanfaatannya bermasalah di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman, Selasa (9/5/2023).
Dari pemanggilan itu, keduanya terbukti tak memiliki izin apapun atas penggunaan tanah kas desa yang mereka manfaatkan. Atas dasar itu, keduanya berjanji akan menghentikan aktivitas usahanya.
Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad menjelaskan perusahan pertama adalah sebuah tempat futsal dan restoran, sedangkan perusahan kedua bergerak dalam usaha agrowisata. Semuanya menggunakan tanah kas dea di Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman.
Untuk menjelaskan perusahan resto dan futsal, menggunakan lahan tanah kas desa seluas 25.584 meter persegi yang saat ini sudah terbangun sekitar 7.500 meter persegi. Sedangkan perusahaan agrowisata menggunakan tanah kas desa seluas 18.000 meter persegi dengan 2.000 meter persegi sudah dibangun.
“Sudah jelas semuanya menggunakan TKD dengan tanpa izin apapun, sudah diakui oleh kedua perusahaan juga. Mereka juga sudah menandatangani surat pernyataan kesedian menghentikan aktivitas apapun di TKD tersebut,” jelas Noviar, Selasa sore.
BACA JUGA: Dinpertaru DIY Ingin Pengguna Robohkan Sendiri Bangunan di Tanah Kas Desa
Meskipun sudah menyatakan tak akan melakukan aktivitas, Noviar akan terus memantau dua perusahaan tersebut. “Jika masih ada aktivitas akan kami segel, selanjutnya kami akan melaporkan temuan ini ke Gubernur DIY,” terangnya.
Tidak hanya pengguna tanah kas desa di Maguwoharjo, Satpol PP DIY juga bakal memanggil satu investor yang memanfaatkan tanah di kawasan Panggang, Gunungkidul.
“Kalau yang di Panggang ini bentuknya penginapan, akan kami panggil untuk klarifikasi dan pendalaman, lokasi penginapannya di pinggir JJLS [Jalur Jalan Lintas Selatan],” terangnya.
Satpol PP DIY, tegas Noviar, akan terus menertibkan penyalahgunaan TKD. “Seperti instruksi Gubernur DIY akan kami tindak tegas tak ada toleransi lagi, untuk masyarakat yang mengetahui penyalahgunaan TKD dapat melapor ke kami,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemkab Bantul Prioritaskan Pembangunan Kesehatan hingga Masa Mendatang
Dhaksinarga Night Carnival Meriahkan Perayaan Hari Jadi ke-192 Kabupaten Gunungkidul
Beli Satu Kavling di Area Singgah Hijau Nologaten, Korban Penyalahgunaan Tanah Kas Desa Rugi Rp375 Juta
Cegah Stunting, 12 Anak di Minggir Dapat Dua Telur Selama 60 Hari
Advertisement
Menteri Nadiem Makarim Sebut ASPD Tak Sinkron dengan Kurikulum Merdeka, DPRD dan Disdikpora DIY Membantah
Korupsi Pemeliharaan SSA Bantul, JCW Desak Kejaksaan Mengusut Keterlibatan Pihak Lain
Angka Kasus TBC di Sleman Terus Meningkat, Waspadai Gejalanya
Mulai 1 Juni, Pertamina Lakukan Pencocokan Data LPG 3 kg di Kota Jogja dan Kulonprogo
Pemkab Sleman Berupaya Tekan Jumlah Perokok Pemula
Advertisement
Menteri Nadiem Makarim Minta ASPD Dihapus karena Membebani Siswa, Ini yang Akan Dilakukan Disdikpora DIY
Libur Sekolah, Banyak yang Ingin ke Jogja, PHRI Targetkan Okupansi 100%
Puspaga Prima DIY Siap Mendampingi Keluarga
Warga Bumijo Olah Sampah Menjadi Eco Enzyme
Dialog Kemerdekaan Pers, Kekerasan Terhadap Jurnalis Masih Tinggi
Advertisement
Bupati Abdul Halim: Bantul Pusat Kriya di Indonesia
Berita Pilihan
Advertisement
Awas, Menyebar Hoaks di Medsos Terkait Pilpres 2024 Bisa Terjerat Hukum Pidana
Advertisement
Long Weekend, Asita Perkirakan Wisatawan Lebih Ramai dari Lebaran
Advertisement
Berita Populer
- Gelar Konser Simfoni Nusantara Orkestra 2023, TBY Suguhkan Komposer Terbaik Nusantara
- Saluran Irigasi Kalibawang Segera Diperbaiki
- Jumlah Wisatawan saat Long Weekend Pekan Ini Hampir Sama dengan Weekend Biasa, Ini Alasannya..
- Jadwal KRL Jogja Solo Rabu 31 Mei 2023
- Rute Trans Jogja 1A, 2A, 3A dan 3B, Bisa ke Malioboro hingga Prambanan
Advertisement
Advertisement
