Kebijakan Umum APBD Kulonprogo Masih Fokus Penanggulangan Kemiskinan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kulonprogo telah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 kepada DPRD Kulonprogo pada Senin (17/7/2023). KUA dan PPAS yang masih berfokus pada penanggulangan kemiskinan tersebut segera disahkan pada bulan Agustus 2023.

Plh Bupati Kulonprogo, Triyono mengatakan pihaknya telah menyerahkan dokumen KUA dan PPAS 2024 secara resmi melalui rapat paripurna (Rapur) DPRD Kulonprogo pada Senin (17/7/2023) dan segera disahkan pada bulan Agustus 2023.

Melalui KUA dan PPAS tersebut, Pemda Kulonprogo memproyeksikan kemampuan keuangan daerah tahun 2024 mencapai lebih dari Rp1,3 triliun belum termasuk DAK. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun 2023 menyusul adanya peningkatan PAD tahun 2022 sebesar Rp308,1 miliar. Mengacu pada itu, target PAD tahun 2024 ditetapkan Rp308,5 miliar. 

BACA JUGA: Penyalahgunaan Tanah Kas Desa: SPBU, Kafe, sampai Indekos di Sleman Besok Disegel Satpol PP

“KUA dan PPAS nanti akan kami bahas dengan dewan lagi dan akan disetujui bersama sekitar pekan kedua bulan Agustus 2023. KUA dan PPAS itu masih mengarah pada penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kulonprogo,” kata Triyono dihubungi, Rabu (19/7/2023).

Triyono menambahkan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan atau peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kulonprogo adalah melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif yang dikolaborasikan dengan sektor pariwisata. Hal tersebut beralasan karena produk ekonomi kreatif bertalian dengan tingginya kunjungan wisatawan.

“Paska Pandemi Covid-19 ini, ekonomi kreatif kami harapkan menjadi panglima [penopang terbesar] untuk pergerakan ekonomi,” katanya.

Selain menjadi fokus untuk 2024, pengembangan ekonomi kreatif juga telah dan terus dilakukan selama enam bulan ke depan.

Beberapa waktu lalu, Pemda Kulonprogo memberikan pelatihan dan sertifikasi di sektor kuliner utamanya untuk barista atau pengelola cafe dan warung makan yang menyediakan kopi.

Pelatihan yang melibatkan sekitar 50 peserta tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas barista dalam menetapkan standardisasi. Pelatihan tersebut juga tidak terlepas dari adanya Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) yang memunculkan cafe-cafe.

“Agar mereka memiliki standar kualitas atau terkualifikasi maka kami uji mereka dengan sertifikasi nasional bahkan internasional agar bisa juga untuk mengembangkan sampai luar negeri. Gol dari rangkaian kegiatan tersebut yaitu penanggulangan kemiskinan di Kulonprogo,” ucapnya.

Menurut dia angka kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo masih cukup tinggi yaitu 16,39 sampai akhir tahun 2022 dengan indeks rasio gini Kulonprogo 0,380.

“Indeks rasio gini Kulonprogo naik dari 0,360 menjadi 0,380 pada tahun 2022. Kalau dibandingkan indeksnya provinsi masih lebih baik Kulonprogo. Provinsi kan 0,439. Angka itu harus kami antisipasi dengan kajian mengapa kesenjangannya naik,” katanya.

BACA JUGA: PPDB 2023 Dievaluasi, Ini Deretan Persoalan yang Ditemukan

Lebih jauh, Triyono menjelaskan kemiskinan juga berkaitan dengan angka melek huruf dan lama durasi sekolah. Katanya, upaya menurunkan angka melek huruf tidak lah mudah meski hanya 0,1%.

“Kemudian angka rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah itu juga masih harus kami genjot. Kulonprogo masih di bawah Kota Jogja, Bantul, dan Sleman. Tapi masih lebih baik kalau dibandingkan Gunungkidul,” katanya.

Ia menyebutkan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Kulonprogo mencapai sekitar 9,17 tahun, sedangkan harapan lama sekolah (HLS) 14,38 tahun.  

Membicarakan kawasan aerotropolis, Triyono menegaskan agar warga Kulonprogo dapat diberikan ruang untuk meningkatkan perekonomian melalui keterlibatan dalam pengembangan kawasan aerotropolis menyusul penetapan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 47/2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta tahun 2023-2043.

“Kawasan aerotropolis ini kami rencanakan untuk pengembangan kawasan sekitar bandara dengan radius sekitar 15 kilometer dari bandara. Sudah ada Perbupnya. Itu jadi pedoman bagi investor. Soalnya kami tidak ingin warga Kulonprogo sekitar bandara hanya tergusur. Mereka harus terlibat dan merasakan pembangunan di sekitar bandara,” pungkasnya.

Sedangkan, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo, Sri Sugiyarti mengatakan bahwa rapur bersama dewan terkait KUA dan PPAS merupakan tahapan awal penyusunan APBD 2024.

“Senin kemarin baru rapat paripurna penyampaian KUA-PPAS saja. Belum apa-apa, masih awal. Masih jauh dari tahapan penyusunan APBD 2024. Angkanya [PPAS] masih dapat bergerak setelah ada raker dewan kalau memang ada [kebutuhan] yang mendesak. Jadi ya angka tersebut masih dapat diubah,” kata Sri dihubungi, Rabu (19/7/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News