Kesbangpol DIY Gelar Pendidikan Politik untuk Perempuan

JOGJA—Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemilih perempuan dengan tema Menjadi Pemilih Cerdas Berintegritas dalam Mewujudkan Demokrasi yang Adil dan Setara Gender di DIY, Kamis (14/9/2023).

Puluhan peserta dari organisasi perempuan di Kota Jogja menjadi sasaran dalam kegiatan ini.

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol DIY, Sih Utami Kesbangpol menjelaskan pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka menciptakan dan melaksanakan amanat undang-undang yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di parlemen atau legislatif. Sampai sekarang, keterwakilan perempuan belum sampai 30%, sehingga upaya sosialisasi dan pendidikan politik harus terus digencarkan. "

Salah satu ketugasan kami adalah memotivasi perempuan, baik itu sebagai anggota legislatif dan mendorong perempuan menjadi legislatif, sehingga ke depan diharapkan banyak perempuan di legislatif. Hal ini penting karena ada banyak kepentingan perempuan dan mereka lebih tahu baik di lingkungan keluarga dan juga sosial," katanya, Kamis.

Sekretaris Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Novia Rukmi mengungkapkan posisi perempuan saat ini cukup diuntungkan dengan jumlahnya yang setengah dari populasi Indonesia. Selain itu cukup banyak capaian yang berhasil dilakukan oleh gerakan perempuan seperti misalnya Undang-undang KDRT, TPPO dan lainnya.

BACA JUGA: Ini Rahasia Membuat Pria Mengejar Perempuan

Oleh karena itu, peluang perempuan untuk terlibat dalam sektor politik dan pemerintahan pun terbuka lebar. "Namun tetap ada tantangan yang harus dihadapi misalnya budaya patriarki yang masih kental, pragmatisme masyarakat soal politik uang dan tingginya ongkos politik serta minimnya role model perempuan yang bisa dijadikan patron bagi yang lain," ujarnya.

Komisioner KPU Kota Jogja, Erizal menyampaikan tahapan Pemilu 2024 saat ini sudah sampai ke proses pencalonan anggota legislatif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, Pusat dan DPD. Ke depan akan dilaksanakan pula agenda pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, tahapan Pemilu 2024 sudah melewati proses pengajuan calon anggota DPRD kepada KPU setempat.

"Kami menerima 600 calon anggota legislatif dari 18 partai politik. Dari jumlah itu setelah diverifikasi hanya ada 493 yang memenuhi syarat dengan jumlah perempuan 188 orang dan laki-laki 305. Persentase perempuan 38 persen. Namun di setiap dapil hanya ada satu calon, sehingga kurang dari 30 persen," ujarnya.

Anggota Bawaslu Kota Jogja, Siti Nurhayati menyebut ada tiga bentuk pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam proses dan tahapan pelaksanaan pemilu. Ketiganya yakni pelanggaran administrasi, kode etik dan juga pelanggaran pidana. Di sinilah peran perempuan dibutuhkan saat melihat adanya potensi pelanggaran untuk kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

"Untuk mengetahui apakah peristiwa itu merupakan pelanggaran atau bukan, perempuan harus paham tentang tahapan serta mencermati pelaksanaan pemilu," kata Siti.

Pengajar Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Nur Azizah mengatakan berdasarkan catatannya, keterwakilan perempuan sebanyak 30% di parlemen atau bidang politik pemerintahan hanya tercapai saat Pemilu 2019, itu pun hanya di DPD RI sebesar 30,88% atau sebanyak 42 orang dari total 136 anggota. Di tingkat DPR RI, DPRD DIY dan DPRD kabupaten/kota tidak pernah tercapai.

"Selain meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, bisa juga mendorong politisi laki-laki untuk memahami dan berjuang dalam menyampaikan aspirasi perempuan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News