Terdakwa Kasus Korupsi Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates Divonis 1 Tahun Penjara

Harianjogjacom, JOGJA—Terdakwa kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan gedung SMPN 1 Wates atas nama Susi Ambarwati divonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider kurungan dua bulan. Suasana sidang sempat berlangsung dramatis karena adanya disenting opinion atau pendapat berbeda dari salah satu hakim anggota. Sidang putusan kasus tersebut berlangsung di Pengadilan Tipikor Kota Jogja, Senin (9/10/2023).

Sidang putusan berlangsung sejak pukul 10.30 WIB hingga 13.15 WIB, pembacaan amar putusan sekitar 2,5 jam. Terdakwa yang hadir pun mengikuti dengan seksama. Susi yang saat itu mengenakan atasan putih dan bawahan hitam sempat melakukan sujud syukur, ketika Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai hakim anggota, Elias Hamonangan menyampaikan disenting opinion terkait kasus tersebut. Bahwa terdakwa dinilai tidak bersalah dan membebaskan seluruh dakwaan.

BACA JUGA : Bertemu Jokowi, Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo Pamit

Meski demikian dua hakim lainnya, termasuk Ketua Ketua Majelis Hakim Vonny Trisaningsih tetap menyatakan bahwa terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dalam dakwan. Namun terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer.

“Menjatuhkan kepada Susi Ambarwati dengan pidana penjara satu tahun dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan,” ucap Hakim Ketua Vonny Trisaningsih.

Adapun Hakim Elias Hamonangan saat membacakan amar putusan mengatakan auditor yang ditunjuk  tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak Inspektorat Kulonprogo tidak melakukan verifikasi lebih dahulu terhadap auditor tersebu sehingga auditor tidak memiliki sertifikat kompetensi.

Kuasa hukum Susi Ambarwati, Muhammad Zaki Mubarak melihat hakekatnya sudah ada nurani dari majelis hakim dalam memutuskan vonis tersebut meski belum tampak seutuhnya. Terbukti adanya pendapat yang berbeda disampaikan oleh Hakim Anggota 2 Elias Hamonangan. Ia menyebut hal itu sebagai corong keadilan bukan sekadar corong undang-undang.

“Walaupun kami melihat memang nurani itu belum tampak seutuhnya. Saya kira menjadi pertama kali di Jogja sidang kasus korupsi ada disenting opinion dengan kajian yang sangat mendalam. Bahwa Hasil audit inspektorat Kulonprogo yang tak bisa jadi alat bukti, kemudian saksi ahli tidak punya sertifikat juga disebutkan,” katanya.

BACA JUGA : Dugaan Kasus Pemerasan KPK ke Syahrul Yasin Limpo

Terkait langkah hukum selanjutnya, ia menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa dan keluarga. Hakim memberikan waktu tujuh hari untuk menentukan keputusan apakah menerima atau terdawak melakukan banding.

“Tetapi jika nanti akan melakukan banding, kami percaya diri karena ada dissenting opinion dari hakim,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.