Target 0% Angka Kemiskinan di Kulonprogo Sulit, Ini Alasan Pemkab

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo mengklaim persentase penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo tinggi. Kendati demikian tingkat kemiskinan di Kulonprogo masih berada di angka 16%.

Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di Kulonprogo masih tinggi dengan persentase 16%. "Tapi secara penurunan dari tahun 2021 ke 2022, Kulonprogo memiliki persentase penurunan angka kemiskinan yang tinggi sebesar 1,9 persen," kata Made dalam keterangan tertulis.

Made menambahkan bahwa upaya untuk mencapai 0% masyarakat miskin ekstrem di tahun 2024 tergolong sulit. Pasalnya, kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dengan begitu memerlukan tanggung jawab bersama.

BACA JUGA: Tahun Depan, 8.000 Lansia di DIY Bakal Dapat Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan

“Ketika kita bicara kemiskinan ekstrem dan stunting [tengkes], dua hal ini memang menjadi tanggung jawab kita semua. Untuk mencapai target kemiskinan 0 persen di tahun 2024 memang suatu hal yang tidak mudah,” katanya.

Namun demikian, Made optimis terhadap perekonomian masyarakat yang mulai aktif yang dapat meningkatkan kemampuan daya beli. Dari situ angka kemiskinan diharapkan dapat menurun.

Selama ini, menurut dia Pemkab Kulonprogo telah mengupayakan serangkaian program guna menurunkan angka kemiskinan yang terwujud dalam dukungan untuk produk lokal.

"Beberapa usaha pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam mendukung produk lokal melalui deklarasi slogan ‘Bela Beli Kulonpogo,’ dan kerja sama dengan toko-toko retail modern milik swasta untuk mendirikan TOMIRA [Toko Milik Rakyat]," ucapnya.

Terkait stunting atau tengkes, Pemkab telah merilis beberapa program inovasi seperti BumilKu dan MatahatiKu. BumilKu merupakan aplikasi yang memuat data digital keseluruhan ibu hamil yang ada di wilayah Kulonprogo. Data yang diinput berasal dari bidan pendamping maupun kader kesehatan.

Aplikasi tersebut merupakan wujud digitalisasi pemantauan terhadap ibu hamil yang memberikan kemudahan pelayanan kesehatan. Sementara melalui aplikasi MatahatiKu, bayi pertama lahir sampai dengan usia lima tahun akan dipantau ketat.

"Usaha kita ini merupakan bagian bahwa kita tidak cuma melihat angka, tapi juga daya dan upaya dari masyarakat yang didukung oleh semua pihak demi memajukan Kulonprogo," lanjutnya.

BACA JUGA: DPRD DIY Nilai Danais Belum Optimal Atasi Kemiskinan, Begini Tanggapan Pemda

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Dewo Isnu Broto Imam Santoso, mengatakan bahwa perekonomian menjadi salah satu penyebab tengkes.

"Tingkat kemiskinan [nasional] pada tahun 2022 sebesar 9,54 persen. Warga miskin ekstrem memiliki potensi stunting yang besar. Artinya kalau kita bisa menangani kemiskinan ekstrim, bisa jadi itu juga akan menyelesaikan stunting,” kata Dewo.

Isnu menegaskan kerja sama multi stake holder melalui upaya berkelanjutan dan berbasis bukti dapat menghasilkan dampak nyata. Dia mencontohkan adanya regulasi dalam melindungi produk lokal di Kulonprogo menjadi bukti nyata kerja sama tersebut.

"Semoga regulasi melindungi produk lokal yang ada di Kulonprogo dapat menjadi bahan masukan bagi rekan-rekan Besbangpol di seluruh Indonesia dalam menjaga ketahanan ekonomi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.