Antisipasi Politik Uang, Bawaslu Bantul Bentuk 17 Desa Anti Politik Uang

Harianjogja.com, BANTUL–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul telah membentuk 17 Desa Antipolitik Uang (APU) di Kabupaten Bantul. Pembentukan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya politik uang selama penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024. 

Kepala Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan pembentukan Desa APU tersebut tersebar dalam 11 kapanewon di Kabupaten Bantul. 

Menurut Didik pembentukan Desa APU dengan pendekatan berbasis masyarakat tersebut dinilai dapat menangkal politik uang selama masa pemilu. Keberadaan desa tersebut menurutnya untuk memperkuat gerakan masyarakat anti politik uang di sejumlah desa. 

“Kita lebih pada pembangunan gerakan masyarakat [anti politik uang]. Karena harapan kita melalui gerakan masyarakat itu lebih menjamin tingkat keberhasilan gerakan [anti] politik uang daripada secara regulatif, pendekatan kita bangun berbasis gerakan masyarakat, sehingga gerakannya berbasis kesadaran kolektif,” katanya melalui telepon, Selasa (17/10/2023). 

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Antisipasi Isu SARA di Bantul

Dalam pembentukan Desa APU, menurut Didik dilakukan pula edukasi kepada pemilih pemula agar dapat menghindari politik uang selama penyelenggaraan pemilu tahun depan. 

“Kepada pemilih pemula kita tekankan politik uang merupakan suatu virus demokrasi yang mengancam pemilu bersih,” katanya. 

Menurut Didik, jumlah Desa APU di Kabupaten Bantul masih akan terus bertambah sering. Hal itu menurut Didik akan dilakukan seiring dengan pendampingan dan penguatan kepada Desa APU yang telah terbentuk. 

“Ketika ada dusun yang berhasil kita jadikan embrio Desa APU, itu akan secara beriringan dengan pembentukan desa APU atau yang saat ini masih merintis [Desa APU],” katanya. 

Baca Juga: Bawaslu: Pemilu Bukan Ajang Polarisasi tapi Sarana Mempersatukan Bangsa

Selain melalui pembentukan Desa APU, menurut Didik, edukasi dan sosialisasi terkait dengan antisipasi politik uang dalam penyelenggaraan pemilu juga dilakukan dengan bekerjasama dengan beberapa sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu Bawaslu Kabupaten Bantul juga bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bantul untuk menggencarkan sosialisasi anti politik uang. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.