Berantas Pengangguran, Tahun Ini Ada 481 Paket Padat Karya di Bantul

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul mencatat selama 2023 ada 481 paket padat karya yang dikerjakan. Program tersebut disiapkan untuk mengurangi pengangguran di Bantul. 

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dan Transmigrasi, Disnakertrans Bantul, Rumiyati menyampaikan Program Padat Karya 2023 ditargetkan dapat menyerap 16.134 tenaga kerja.

Serapan tenaga kerja tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Bantul. 

Rumiyati pun menyampaikan lantaran program tersebut bersifat temporer, maka program padat karya menyasar pada masyarakat miskin.

Menurut dia, Program Padat Karya diselenggarakan pada kapanewon yang memiliki jumlah penganggur, setengah menganggur dan Kartu Keluarga (KK) miskin yang cukup tinggi.  “Itu [kapanewon sasaran padat karya] minimal 30 persen adalah KK miskin. Walaupun nanti pasti di atas itu [persentase KK miskin],” katanya dihubungi melalui telepon, Minggu (22/10/2023).

BACA JUGA: Program Padat Karya DIY Menyerap Tenaga Kerja 34.656 Warga DIY

Menurut dia, setiap kapanewon dapat mengajukan proposal agar mendapat anggaran untuk pendanaan program padat karya tersebut. Namun, untuk kapanewon dengan kondisi miskin ekstrem, maka akan diprioritaskan dalam program tersebut. 

“[Kapanewon] Miskin ekstrem ada di Dlingo, Imogiri, Pandak. Tergantung proposalnya, tetapi kebanyakan kalau di tiga daerah itu pasti KK miskin yang mengajukan beberapa persen,” katanya.

Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Bantul pada Februari 2023 dari total 130.130 jiwa warga miskin di Kabupaten Bantul, penduduk miskin terbanyak ada di Kapanewon Imogiri yang mencapai 14.529 jiwa.

Kemudian disusul Kapanewon Dlingo 10.531 jiwa, Pajangan 10.207 jiwa, Jetis 9.053, dan Kasihan 9.021 jiwa.

Dia menyampaikan kapanewon yang ingin mengajukan program padat karya dapat satu tahun sebelum program tersebut diselenggarakan.

Dalam pengajuan tersebut, menurut Rumyati, verifikasi terhadap jumlah penganggur, setengah menganggur, dan KK miskin yang ada di kapanewon tersebut menjadi pertimbangan.

Selain itu, pada kapaneown tersebut juga harus ada sarana yang dibutuhkan untuk program padat karya tersebut. 

Menurut dia program padat karya tersebut mendapat kucuran dana dari APBD Kabupaten Bantul senilai Rp100 juta per lokasi, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rp.100 juta per lokasi dan sebagian lainnya Rp.200 juta per lokasi. Kemudian ada pula anggaran Dana Keistimewaan (Danais) senilai Rp.55 juta per lokasi.  

Kegiatan padat karya yang dilakukan dengan anggaran tersebut berupa pembangunan sarana fisik sederhana berupa cor blok, talud, drainase, jembatan dan irigasi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.