DPRD DIY Terima Banyak Masukan Soal Implementasi Kebijakan Kesehatan Jiwa

Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY mengaku banyak menerima masukan saat beraudiensi dengan sejumlah pihak membahas isu kesehatan jiwa di wilayah setempat. Meski DIY sudah mempunyai peraturan daerah (Perda) yang menjadi payung hukum atas persoalan kesehatan jiwa tetapi masih perlu ditingkatkan. 

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, pihaknya berharap masukan yang diterima dalam audiensi itu bisa ditindaklanjuti untuk mengakomodir kepentingan para penyintas kesehatan jiwa. Setelah mempunyai Perda tentang kesehatan jiwa pihaknya sekarang tengah menyusun rencana aksi implementasi kebijakan di isu tersebut. 

BACA JUGA: Pemda DIY Pastikan Stok Beras di Wilayahnya Aman

"Memang kita harus memberikan perhatian lebih dan kalau masalah anggaran saya kira kalau adanya Perda tidak ada kendala, mudah-mudahan kita bisa dukung sepenuhnya anggaran dan kebijakan yang mendukung kesehatan jiwa," kata Huda, Minggu (18/2/2024). 

Menurutnya, banyak yang perlu diperbaharui dalam hal implementasi kebijakan soal kesehatan jiwa di DIY. Misalnya saja soal fenomena bunuh diri, aturan kesehatan jiwa di DIY dan Indonesia pada umumnya belum menjamin bunuh diri sebagai bagian dari masalah kesehatan jiwa. 

"Namun di United Kingdom dan Ghana sudah menjamin hal itu. Ini kan perspektif cara pandang saja, nanti didiskusikan teman-teman dari kesehatan, karena orang bunuh diri itu sakit sehingga harapannya nanti bisa difasilitasi," katanya.

Huda menilai penanganan kesehatan jiwa di DIY saat ini sudah lebih baik dibandingkan dengan sebelum mempunyai Perda. Misalnya saja soal ketersediaan psikolog di setiap Puskesmas, adanya aturan itu membuat psikolog sudah hampir tersedia di Puskesmas DIY selain Kulonprogo dan Gunungkidul. 

"Nanti juga akan coba kita gagas agar ada pelatihan sertifikasi kepada perawat yang melayani pasien kesehatan jiwa agar semuanya merasa nyaman," pungkasnya. 

BACA JUGA: Tabrak Pohon di Tepi Jalan, Pemotor di Kulonprogo Tewas di Tempat

Direktur Center for Public Mental Healt UGM Diana Setiyawati mengatakan, pihaknya mendorong agar pelayanan kesehatan jiwa di DIY tidak hanya fokus kepada masyarakat yang sakit saja melainkan juga kepada mereka yang berpotensi. Sebab secara populasi masyarakat yang terkena gangguan kesehatan jiwa hanya sekitar 20 persen, dan yang paling penting kata dia adalah memastikan 80 persen lainnya tetap sehat. 

"Kita menekankan tentang bagaimana semua pihak itu harus komperhensif mulai dari promosi, preventif, kurasi, rehabilitasi itu harus ada semua," katanya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.