Lelang Proyek Gedung RSUD Sleman Dipastikan Mundur dari Juli
Lelang pembangunan gedung baru RSUD Sleman dipastikan mundur karena reviu DED belum selesai. Skema pinjaman juga bergeser ke 2027.
Foto Ilustrasi. Siswa memasukkan surat suara saat mengikuti rangkaian simulasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Antara/Asprilla Dwi Adha
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul menyampaikan baru ada 14 kecamatan di Gunungkidul yang telah menyelesaikan rekapitulasi suara. Dengan begitu tersisa empat kecamatan yang masih melakukan proses rekap.
Ketua KPU Gunungkidul, Asih Nuryanti mengatakan setelah rekap di tingkat kecamatan selesai, barulah rekap tingkat kabupaten dimulai. “Rekap di kabupaten selesai nanti baru rekap di tingkat provinsi. Terakhir rekap di Pusat,” kata Asih ditemui di kantornya, Jumat (23/2/2024).
Sampai saat ini, Asih mengaku tidak ada laporan kendala dalam proses rekap di tingkat kecamatan. Begitupun pemungutan suara ulang (PSU) juga tidak ada.
Baca Juga
KPU Gunungkidul Akan Membekali KPPS Apabila Pemilu Dua Putaran
KPU Perbaiki Data Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2024 di 74.181 TPS
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul, Andang Nugroho mencatat setidaknya ada dua hal yang perlu dievaluasi terkait dengan proses rekapitulasi suara. Pertama, Andang menyoroti perkara proses rekap yang sempat diskorsing. “Kami berharap adanya kesiapan sistem dan uji coba sebelum sistem itu digunakan,” kata Andang.
Kedua, menurut dia masih ditemukan adanya kesalahan penulisan di C.Salinan. Tegasnya, Bawaslu berharap ada perbaikan terkait bimbingan teknis untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). “Terkait PSU, di Gunungkidul tidak ada PSU,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Lelang pembangunan gedung baru RSUD Sleman dipastikan mundur karena reviu DED belum selesai. Skema pinjaman juga bergeser ke 2027.
Pemkab Sleman mengevaluasi studi kelayakan proyek KPBU lampu jalan. Konstruksi ditargetkan dimulai pada 2027 untuk pemerataan penerangan.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul berencana menyambungkan potensi wisata di wilayahnya dengan sektor industri agar kian maksimal.
Kejagung memastikan FA dan DR tetap berstatus tersangka meski penanganan tiga perkara dugaan korupsi dialihkan dari Polri ke Kejagung.
Kasus anak di Pleret mendapat perhatian DPRD Bantul. Proses hukum, pendampingan psikologis, dan perlindungan korban diminta berjalan optimal.
Progres pembangunan Gedung DPRD DIY mencapai 81,7 persen. Sultan HB X meminta desain lebih aman, ergonomis, dan ramah bagi masyarakat.