Rumah Tak Layak Huni di Bantul Mencapai Ribuan, Pemkab Akui Kewalahan Menangani

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul mencatat masih ada ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Bantul. DPUPKP Bantul mengaku mengalami kesulitan untuk menangani RTLH dalam jumlah banyak lantaran lokasinya yang tersebar.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, DPUPKP Bantul Erwin Prasmanta menyampaikan ada 4.147 unit RTLH yang telah dibangun hingga saat ini. Dia menuturkan tahun ini anggaran APBD yang dialokasikan untuk penanganan RTLH mencapai Rp3,3 miliar.

Sementara menurutnya masih ada 2.234 unit RTLH yang belum tertangani. Dia memperkirakan jumlah RTLH akan terus bertambah seiring dengan perkembangan jumlah penduduk di Bantul.

"Dalam beberapa tahun ini kita keliling [penanganan RTLH] ke seluruh kapanewon, karena kebutuhannya [penanganan RTLH] banyak," katanya, Selasa (23/7/2024).

Dia menuturkan RTLH tersebar merata hampir di seluruh kapanewon di Bantul. Karena itu, menurut dia, penanganan RTLH tidak dapat diajukan dalam jumlah banyak atau diajukan dalam sebagai kawasan, karena menurutnya dalam satu wilayah biasanya hanya ditemukan beberapa RTLH di antara rumah layak huni.

"Kawasan kumuh [lokasi RTLH] di area Bantul tidak satu kawasan, ada rumah yang tidak layak [huni], tetapi hanya beberapa [di satu kawasan]," ujarnya.

Padahal menurut dia, apabila RTLH berada dalam kawasan tertentu, maka dapat diajukan pendanaan penanganan kawasan kumuh ke Pemerintah Pusat.

BACA JUGA: Presiden Terbitkan Perpres Baru, Ormas Keagamaan Bisa Ajukan Izin Ulang Tambang Batubara Eks PKB2B

Dia menuturkan selama ini DPUPKP Bantul hanya menangani RTLH secara satuan. Tahun ini menurutnya DPUPKP Bantul menangani 140 unit RTLH.

Dari situ, bagi rumah yang dibenahi sebagian mendapat alokasi anggaran Rp20 juta per unit, dan rumah yang dibangun awal mendapat anggaran Rp35 juta per unit.

Dia menuturkan masyarakat banyak mengusulkan perbaikan RTLH. Meski begitu, lantaran anggaran yang ada terbatas, sehingga pihaknya hanya dapat menangani sebagian RTLH.

Terhadap RTLH yang diajukan masyarakat, pihaknya pun akan melakukan survei ke lokasi RTLH untuk memverifikasi kondisi rumah tersebut. Setelah itu, usulan perbaikan RTLH akan disesuaikan dengan anggaran setiap tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News