Dishub Bantul Tertibkan PKU dengan Tagihan Listrik Membengkak
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
Sri Sultan HB X/Antara-Andreas Fitri Atmoko
Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X atau Sultan Jogja mengumpulkan sejumlah kepala daerah seperti bupati dan wali kota guna membahas percepatan penanggulangan sampah pada Rabu (24/7/2024) di Kompleks Kepatihan.
Pemda DIY mendorong kabupaten kota untuk memanfaatkan potensi sampah menjadi berbagai macam produk ekonomi sebagai bagian dari program desentralisasi sampah. Aspek komersial sampah harus bisa dimunculkan dari setiap daerah untuk dimanfaatkan industri guna mempercepat penanggulangan masalah itu di daerah ini.
BACA JUGA : Proyek ITF Bawuran Kesulitan Pendanaan, Pemda DIY Tegaskan Tak Ada Rencana Ambil Alih
Sejak desentralisasi pengananan sampah di DIY diterapkan pada Mei 2024 lalu akibat kapasitas TPA Piyungan yang penuh, kabupaten kota yang memanfaatkan lokasi itu dinilai masih belum maksimal melakukan pengolahan. Maka percepatan penanggulangan diminta untuk segera dirampungkan dengan tidak meninggalkan sisi ekonomis dari potensi sampah.
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam itu, Sultan Jogja memberikan arahan sekaligus mendengar langsung persoalan yang dihadapi kabupaten kota dalam penerapan desentralisasi sampah.
Sultan HB X mengatakan, Pemda DIY telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk membantu percepatan persoalan sampah di wilayahnya. Bantuan dari PT. PII bentuknya bisa beragam baik itu dalam hal pendanaan maupun manajemen program. Menurutnya ada dua hal yang harus diperhatikan kabupaten kota dalam penanganan sampah pertama adalah pemilahan dari tingkat rumah tangga.
"Saya berharap warga masyarakat yang sekarang mau mengelola sampah itu jangan meninggalkan pemulung karena pemulung juga butuh makan. Jangan yang jadi pemulung warga masyarakat di kelurahan tapi harus kerja sama dan itu nanti diolah," kata Sultan Jogja.
BACA JUGA : ITF Bawuran Pleret Terancam Mangkrak, Tak Ada Progres Pembangunan
Kemudian yang kedua, kata Sultan, terkait aspek ekonomi sampah yang telah dipilah itu harusnya bisa dibawa ke ITF Bawuran. Di lokasi itu nantinya diharapkan terdapat proses pengolahan sampah menjadi bahan baku industri baik itu mebel atau lain sebagainya. Dengan demikian, ada harga yang dibayarkan pada aktivitas pengolahan sampah dari tingkat rumah tangga atau kelurahan.
"Dari proses pemilihan ini kemudian masuk ke Bawuran jadi bahan baku, berproses menjadi barang lain itu per tonnya dihargai Rp450.000. Jadi sampah itu bukan buangan tapi punya arti komersial," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
Harga sembako Banyumas jelang Iduladha 2026 masih stabil. Harga sapi dan domba naik, namun stok pangan dipastikan tetap aman.
BMKG DIY memperingatkan potensi El Nino 2026 yang memicu musim kemarau lebih kering dan risiko kekeringan ekstrem mulai Juli hingga Oktober.
Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) menyelenggarakan SV Career Days UGM 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM mulai Kamis (21/5/2026)
Gapasdap mengungkap 7 kapal tenggelam di Gilimanuk diduga akibat truk ODOL. Pelanggaran muatan berlebih kini ancam keselamatan pelayaran.
JMS 2026 mempertemukan ratusan media lokal Jawa Tengah untuk menyusun strategi menghadapi disrupsi digital dan tantangan AI.