Mahasiswa Muhammadiyah Demo Tolak Izin Tambang

Harianjogja.com, SLEMAN—Sejumlah mahasiswa gabungan dari berbagai universitas di bawah naungan organisasi Muhammadiyah menggelar unjuk rasa mendesak PP Muhammadiyah agar menolak penerimaan izin tambang, Sabtu (27/7/2024).

Massa yang menamakan diri kelompok Anak Muda Peduli Muhammadiyah ini menilai penerimaan izin tambang akan menyeret Muhammadiyah dalam dosa ekologis juga dikhawatirkan membuat organisasi kemasyarakatan (ormas) terancam dibungkam. 

Massa aksi menggelar unjuk rasa dan berorasi di seberang Convention Hall Masjid Walidah Unisa Yogyakarta tempat berlangsungnya konsolidasi nasional Muhammadiyah. Mereka membentangkan sejumlah spanduk yang berisi penolakan izin tambang dikelola oleh ormas.

BACA JUGA : Penambangan Ilegal di DIY 32 Titik, Pemda DIY Segera Terapkan Aturan Baru Lebih Ketat

Beberapa pengunjuk rasa ada yang membentangkan spanduk yang bertuliskan "Islam Ber-ketambangan" lalu ada pula "Hidup-hiduplah Muhammadiyah Jangan Hidup dari Tambang!", "Duka Untuk Ormas Ber-ketambangan" hingga "Muhammadiyah Tolak Tambang". 

Koordinator aksi pengunjuk rasa, Siti Mauliani mengungkapkan aksi ini didasari merebaknya isu bahwa Muhammadiyah yang bakal menerima izin tambang dari pemerintah. Mereka menilai, tidak perlu suatu ormas menerima izin tambang. "Kami menyepakati tidak perlu organisasi Kemasyarakatan atau ormas itu mengelola tambang," kata Siti pada Sabtu (27/7/2024).

Massa aksi berpendapat nantinya akan ada dosa ekologis yang bakal ditanggung pari.id Muhammadiyah bila terlibat dalam pengelolaan  tambang. "Walau kita percaya Muhammadiyah mungkin adil dalam mengelola tambang, tapi dosa ekologi ini menyebabkan satu permasalahan besar yang mungkin saja organisasi kemasyarakatan akan turut andil pada dosa ekologi," katanya. 

Lebih lanjut, penerimaan konsesi tambang menurut Siti juga dikhawatirkan akan membungkam ormas dalam perannya mengkritik kerja-kerja pemerintah.  "Benar, itu salah satu kekhawatiran kami, mungkin saja ini bentuk bagaimana pemerintah mencoba membungkam organisasi kemasyarakatan," ujarnya.

Siti juga beranggapan jika keputusan penerimaan konsesi tambang benar-benar diambil Muhammadiyah, ini dapat menjadi indikasi bila Muhammadiyah mulai tergiur dengan apa yang diberikan pemerintah. 

"Kami masih sangat mempercayai bahwasannya muhammadiyah tidak akan pernah tergiur sama apa yang kemudian diberikan oleh pemerintah, baik itu materi atau jabatan," lanjutnya. 

BACA JUGA: Proyek Skala Besar di DIY Memunculkan Maraknya Aktivitas Tambang, Walhi: Izin Pertambangan Perlu Diperketat

Sayangnya, langkah-langkah yang diambil Muhammadiyah justru justru cenderung mengindikasikan Muhammadiyah mulai tergiur dengan pemberian pemerintah. Keputusan penerimaan konsesi tambang ini juga dikhawatirkan menjadi awal dari pembungkaman organisasi kemasyarakatan. 

Dosa Ekologi

"Tetapi hari ini merupakan salah satu manifestasi Muhammadiyah juga mulai tergiur sama apa yang diberikan oleh pemerintah dan itu bisa saja menjadi awal atau pantikan akan jadi suatu pembungkam atau pembatasan dari bagaimana organisasi masyarakat ini atau muhammadiyah akan mulai tidak sekeras itu untuk mengkritik pemerintah," ujarnya. 

Pengelolaan tambang bukan ranah fokus Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat. Terlebih dosa-dosa ekologis justru mengintai dan menjadi alat politik dari ormas untuk mendapat keberpihakan terhadap pemerintah. 

"Ini [aksi] juga salah satu bentuk, bentuk kami yang tidak sepakat bahwasannya ketika organisasi terutama Muhammadiyah sebagai organisasi yang sangat kami cintai ini memegang tambang dan dimana ini sudah jelas itu sudah bukan ranah fokusnya yang sebagai organisasi masyarakat, juga dosa dosa ekologi lain yang kemudian bisa saja jadi alat politik dari ormas untuk mendapat keberpihakan terhadap pemerintah," ucapnya.

BACA JUGA : Sultan Minta Dinas Tinjau Ulang Izin Tambang yang Merusak Lingkungan

Kepala Kantor Muhammadiyah PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis menjelaskan Konsolidasi Nasional Muhammadiyah ini mengundang 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia. Dalam konsolidasi ini membahas berbagai rencana strategis Muhammadiyah, termasuk membahas soal izin tambang. 

"Termasuknya akan dijelaskan latar belakangnya [tambang] tapi nanti besok akan dijelaskan sangat komprehensif," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News