Tunggakan PBB-P2 di Sleman Tembus Rp146 Miliar

Harianjogja.com, SLEMAN—Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman mencatatkan prestasi apik dalam hal penarikan Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tahun ini. Pasalnya, target pendapatan yang diperoleh sudah terlampaui.

Meski demikian, masih ada Pekerjaan Rumah (PR) tang harus diselesaikan karena tunggakan PBB-P2 hingga sekarang menembus Rp146,2 miliar. Jumlah ini merupakan akumulasi tunggakan dari 2013-2024.

BACA JUGA: Kenaikan PPN Banyak Diprotes, Ini Saran Ekonom Soal Alternatif Lain Penerimaan Negara

Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Muhammad Yunan Nutrianto mengatakan, untuk tahun ini, target PAD dari PBB sudah terlampaui. Hal ini terlihat dari capaian sampai akhir Oktober lalu yang memeroleh pendapatan sebesar Rp80,4 miliar.

“Target di 2024 hanya Rp79,4 miliar. Kami optimistis, perolehan PAD dari PBB masih bisa bertambah hingga akhir tahun nanti,” kata Yunan, Senin (18/11/2024).

Meski telah memenuhi target, pihaknya tidak bisa berleha-leha. Pasalnya, hingga sekarang tunggakan PBB masih besar dan menembus Rp146,2 miliar. “Awalnya pajak ini dikelola Pemerintah Pusat, tapi sejak 2013 dilimpahkan ke daerah. Saat itu, sudah ada tunggakan, tapi tiap tahun juga terus bertambah hingga terakumulasi sampai sekarang Rp146,2 miliar,” ungkapnya.

Menurut Yunan, upaya penagihan terus dilakukan. Selain mengintensifkan penagihan dengan melibatkan aparatur di tingkat kalurahan, juga ada kerja sama dengan Pengadilan Negeri untuk penagihan.

BACA JUGA: Pengamat Paparkan Sejumlah Dampak Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan

“Kami juga akan melibatkan juru sita pajak daerah yang memiliki kewenangan untuk menyita aset milik wajib pajak, memblokir rekening, mencegah bepergian ke luar negeri hingga upaya penahan,” kata dia.

Disinggung mengenai kendala dalam penagihan, ia mengakui terkendala masalah sumber daya manusia. Di sisi lain, juga ada keterbatasan sarana prasarana hingga data wajib pajak yang butuh divalidasi ulang.

“Tentunya kami terus berupaya agar tunggakan bisa dikurangi,” katanya.

Yunan menambahkan, pihaknya tidak hanya terus menagih piutang PBB, namun juga memberikan apresiasi kepada padukuhan, kalurahan maupun kapanewon yang lunas tepat waktu. Penghargaan diberikan sebagai upaya optimalisasi agar proses penarikan bisa lebih dimaksimalkan.

“Tahun ini ada 679 padukuhan, 37 kalurahan yang bisa lunas tepat waktu,” katanya.

Pejabat Sementara Bupati Sleman, Kusno Wibowo memberikan apresiasi kepada warga yang telah patu membayar PBB tepat waktu. Menurut dia, partisipasi membayar PBB-P2 juga sebagai dukungan untuk proses pembangunan di Kabupaten Sleman. Pasalnya, pendapatan yang diperoleh nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan yang telah direncanakan.

“Jadi manfaat dari pembangunan ini akan dirasakan kembali ke masyarkat lewat berbagai program pembangunan mulai dari perbaikan jalan dan lainnya,” kata Kusno. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News