Kadin DIY Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tantangan Ekonomi 2025

Harianjogja.com, JOGJA—Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY menyebut kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% menjadi salah satu tantangan di 2025. Wakil Ketua Kadin DIY, Robby Kusumanegara mengatakan kondisi ekonomi DIY tahun depan akan dipengaruhi kondisi ekonomi Indonesia dan dunia.

Faktor internal yang mempengaruhi salah satunya kenaikan PPN 12% yang akan membebani pengusaha. Meski demikian dia sebut Kadin DIY akan mencari solusinya dan tetap optimis menghadapi 2025.

Menurutnya selain membangun optimisme, harus diikuti dengan rencana-rencana kerja strategis. Sehingga berbagai sektor tetap bisa berkembang memanfaatkan kemajuan teknologi dan lainnya.

"PPN pasti membebani ya tapi kami cari solusinya, 5% [pertumbuhan ekonomi] mungkin masih tercapai," ucapnya dalam acara Bincang Business Outlook DIY 2025 bertema "Opportunities, Challenges, and Strategies for Growth" di Kantor Pusat BPD DIY, Senin (23/12/2024).

BACA JUGA : Kemenkeu Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2025 Tetap di Atas 5 Persen Meski Ada PPN 12 Persen

Robby mengatakan pengusaha harus mulai meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di sisi lain faktor eksternal dipengaruhi ketegangan geopolitik global. Diperkirakan ekonomi DIY tumbuh di kisaran 4,83% - 5,27% (year-on-year/yoy). "Sekarang gak ada kata lain selain kita harus optimis," ujarnya.

Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta, Gumilang Aryo Sahadewo mengatakan secara umum setiap kebijakan pajak akan memberikan dampak. Dan diharapkan pajak itu sifatnya progresif. Pajak lebih tinggi berlaku untuk masyarakat mampu.

Kemudian yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melalui mekanisme subsidi atau bantuan langsung tunai serta mekanisme program sosial. Ia mencontohkan seperti diskon listrik 50% yang diberikan PLN bagi pelanggan 2200 VA ke bawah. Ini cara mitigasi dampak negatif dari kenaikan PPN 12% di 2025.

"Tidak bisa dipungkiri setiap ada kebijakan pasti ada winner dan loser, harapannya meminimalisir dampak negatifnya," katanya.

Dia mengatakan ada dua hal yang perlu pemerintah dorong untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ada, yakni aspek kelembagaan dan human capital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5%, dan suatu saat bisa 8%.

Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di bawah Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Perbaikan human capital ini akan mendorong beberapa program strategis yang ada di Indonesia, yang nantinya juga bisa mendorong perekonomian. "Ini saya kira adalah pekerjaan rumah utama di level nasional," jelasnya.

Sementara itu untuk level DIY secara umum perekonomiannya cukup tangguh. Ditopang dengan ekonomi yang sudah kembali pulih sejak pandemi Covid. Ia berpandangan perlu didorong diversifikasi perekonomian DIY. Salah satu diskursus yang menarik, kata Gumilang, adalah kenapa tidak menciptakan ekonomi tourism atau wellness tourism. Sebab dari situ akan muncul sektor-sektor baru.

BACA JUGA : Pekan Depan Pemerintah Umumkan Daftar Barang Terkena PPN 12 Persen

Asisten Direktur/Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi & Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Arya Jodilistyo mengatakan Kenaikan UMP DIY 2025 sebesar 6,5% berpotensi memberikan dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, kenaikan UMP ini akan berdampak pada peningkatan inflasi. "Meskipun diperkirakan masih dalam rentang sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen," ujarnya.

Dia menyebut tekanan inflasi DIY cenderung dipengaruhi faktor musiman, baik dari permintaan dan penawaran. Tekanan dari sisi permintaan terutama didorong kebutuhan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan libur akhir tahun. Dari sisi penawaran, pasokan komoditas tanaman pangan dan hortikultura cenderung berkurang pasca masa panen raya yang sudah selesai. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.