Advertisement
Datangi DPRD Kota Jogja, Pedagang Teras Malioboro 2 Minta Pengundian Diulang
unjuk rasa yang dilakukan oleh para pedagang Teras Malioboro 2 di Kantor DPRD Kota Jogja, Selasa (14/1/2025) - Harian Jogja - Alfi Annissa Karin
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Ratusan pedagang Teras Malioboro 2 yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma mendatangi kantor DPRD Kota Jogja, Selasa (14/1/2025). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kejanggalan yang mereka rasakan selama proses pengundian nomor lapak.
Ketua Paguyuban Tri Dharma Supriyati mengatakan tuntutan para pedagang masih sama. Mereka meminta transparansi pengundian lapak. Upik, sapaan akrabnya, menegaskan pedagang tak menolak relokasi. Hanya saja, mereka menuntut pengundian dilakukan transparan. Upik mengatakan di tengah proses pengundian ada hal yang janggal.
Advertisement
BACA JUGA : Teras Malioboro 2 Mulai Dikosongkan, 375 Pedagang Belum Ambil Undian
“Pada saat pengundian, nuwun sewu, kuota yang di Beskalan itu 436, tapi yang diundi hanya 334. Sedangkan belum pernah ada undian di Beskalan,” ujar Upik saat ditemui di Kantor DPRD Kota Jogja, Selasa (14/1/2025).
Upik mengaku sempat menanyakan kejanggalan ini kepada Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Namun, ia menerima jawaban agar para pedagang harus mau menerima keadaan itu. Di sisi lain, menurutnya lapak di Beskalan tidak semua diundi lantaran adanya pedagang lain yang sudah dapat lapak di Kentandan.
Namun karena mendapat lapak di lantai 2 mereka meminta lapak di Beskalan dan disetujui UPT Malioboro. Upik mengatakan saat ini masih ada 379 pedagang yang belum mendapat lapak. Mereka menuntut pengundian ulang yang transparan sesuai dengan kuota yang ada di Beskalan. “Kami inginnya pengundian secara adil," tegasnya.
Penjabat Walikota Jogja Sugeng Purwanto yang juga baru saja selesai melaksanakan giat di DPRD Kota Jogja turut menerima secara langsung kedatangan dari para pedagang Teras Malioboro 2. Tak ada diskusi yang terjadi. Sugeng hanya memastikan penataan yang dilakukan pemerintah tidak dalam rangka menyengsarakan para pedagang. Sugeng meminta para pedagang untuk tetap datang ke UPT Pengelolaan Cagar Budaya untuk melakukan pengundian lapak.
"Secara personal [pedagang] hadir di sana untuk pengundian, masih ditunggu," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Tol Jogja-Solo Padat, 19.156 Kendaraan Lewat GT Purwomartani
- Geger Bau Bangkai Menyengat, Warga Kulonprogo Temukan Jenazah Pria
- KA Gajayana Menemper Orang di Kalasan, KAI Ingatkan Area Steril
- Pemkab Gunungkidul Tunggu Aturan WFH Pusat demi Hemat BBM
- Dispar Kulonprogo Catat Lonjakan Wisatawan, Congot Ungguli Glagah
Advertisement
Advertisement







