Wali Kota Hasto: Penataan Stasiun Lempuyangan Kedepankan Empati Warga Terdampak

Harianjogja.com, JOGJA—Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo memandang perlu mengedepankan pendekatan empati ketika menyikapi persoalan warga terdampak rencana penataan kawasan Stasiun Lempuyangan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Hasto mengatakan bahwa pihaknya telah mendapat arahan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang meminta agar kebijakan pembangunan apa pun tidak boleh mengabaikan kepentingan warga.

"Arahan Ngarsa Dalem (Sultan HB X), kalau urusan-urusan yang seperti itu, harus punya empati. Jadi, empati kepada warga terdampak," kata Hasto, di kompleks Kepatihan, Jogja, Jumat (11/4/2025).

Sebagai wali kota baru, Hasto merasa perlu melihat langsung kondisi lapangan agar dapat memahami situasi yang dihadapi warga.

BACA JUGA: KAI Nyatakan Penataan Kawasan Stasiun Lempuyangan untuk Amankan Aset

Wali Kota mengaku baru saja meninjau rumah-rumah warga yang bakal terkena dampak langsung penataan kawasan Stasiun Lempuyangan yang berada di atas tanah Kasultanan atau Sultan Ground itu.

"Saya kemarin mengecek bangunan-bangunan yang 14 rumah itu. Saya tidak mengecek semua, tetapi cuman salah satu saya masuki karena bangunannya 'kan hampir-hampir sama. Hal ini supaya saya paham secara teknis di lapangan seperti apa," ujarnya.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Jogja berperan memastikan warga terdampak tidak diabaikan selama proses berjalan meski keputusan akhir terkait dengan relokasi berada di tangan PT KAI dan Kasultanan.

"Kami lebih banyak tugas terkait dengan bagaimana mengurus warga-warga yang terdampak. Apa pun kebijakan pembangunannya, kami harus punya empati kepada warga. Itu mungkin bagian dari ketugasan kami sebagai wali kota," tutur Hasto.

Ditanya apakah pendekatan itu akan diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti rugi, Hasto menyebut hal tersebut sebagai salah satu opsi yang bisa ditempuh.

Namun, dia menekankan perlun pemaknaan empati secara bersama oleh seluruh pihak terkait.

"Saya akan menerjemahkan empati nanti, semua akan menerjemahkan termasuk KAI," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menginginkan polemik antara warga dan PT KAI terkait dengan rencana penataan kawasan Stasiun Lempuyangan segera dituntaskan.

Polemik antara warga dan KAI Daop 6 Yogyakarta mencuat setelah perusahaan pelat merah itu merencanakan penataan kawasan Stasiun Lempuyangan sebagai langkah pengamanan aset dan peningkatan pelayanan.

Sebanyak 14 kepala keluarga di RW 01 Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta yang bakal terdampak rencana itu menyatakan keberatan.

Mereka mengaku telah menempati lahan tersebut selama bertahun-tahun dan memiliki surat keterangan tanah (SKT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai dasar menempati lahan yang berstatus Sultan Ground itu.

Di sisi lain, PT KAI Daop 6 menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki izin penggunaan lahan serta surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dan surat palilah dari Keraton, dan menegaskan bahwa SKT tidak dapat menjadi dasar kepemilikan sah atas aset atau bangunan.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menjelaskan bahwa di kawasan emplasemen Stasiun Lempuyangan terdapat 13 rumah dinas yang masih tercatat sebagai aset PT KAI dan digunakan untuk menunjang operasional perusahaan.

Selain untuk pengamanan aset, penataan kawasan juga didorong oleh tingginya volume penumpang di stasiun tersebut.

"Kami telah melaksanakan sosialisasi dan akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait," ujar Fen.

Ia mengatakan bahwa KAI Daop 6 juga terbuka untuk berkomunikasi lebih lanjut demi kelancaran penataan demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan kereta api.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara