Advertisement
JCW Dukung Pemkot Jogja Tertibkan Reklame Ilegal, Tekan Potensi Kerugian Negara hingga Korupsi
Penertiban reklame di sepanjang Kawasan Sumbu Filosofi Jogja, Kamis (25/7/2024). - ist - Diskominfo Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Jogja Corruption Watch (JCW) mendukung langkah tegas Pemerintah Kota Jogja yang menertibkan reklame ilegal di sejumlah titik di daerah ini.
Salah satu lokasi penertiban dilakukan di Jalan Langensari, tak jauh dari Embung Langensari, Gondokusuman, Kota Jogja, Selasa (13/05/2025). Bahkan penertiban reklame ilegal ini dimpimpin langsung oleh Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo dan Kepala Satpol PP Octo Noor Arafat.
Advertisement
JCW berharap penertiban reklame ilegal tidak hanya berhenti pada satu lokasi yakni Langensari saja tetapi dapat dilakukan dilokasi lainnya,misalnya taman yang dijadikan tempat pemasangan reklame yang jelas melanggar aturan.
Apalagil reklame ilegal berpotensi menimbulkan kerugian negara yang tidak kecil yakni mencapai miliaran rupiah.
"Dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY hampir setiap tahunnya menemukan adanya potensi kebocoran pajak reklame yang tidak membayar pajak karena reklame ilegal," kata Deputi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba, dalam keterangannya.
BACA JUGA: Masih Ada 24 Reklame Tak Berizin di Jogja, Hasto: Secepatnya Kami Tertibkan
JCW mengamati potensi korupsi dalam penataan reklame ilegal, mulai dari perizinan, penempatan, hingga penertiban. Penempatan reklame yang tidak sesuai aturan, atau bahkan ilegal dapat menciptakan ruang untuk melakukan korupsi.
Selain itu penertiban reklame ilegal secara diskriminatif dapat menjadi sarana korupsi. Praktik korupsi dalam pengelolaan reklame termasuk reklame ilegal dapat menimbulkan kerugian negara yang cukup besar dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Kerugian ini dapat berupa hilangnya pendapatan daerahdaerah dari pajak reklame, biaya penertiban dan kerusakan infrastruktur khusus reklame yang dipasang di taman.
"Jika menimbulkan adanya unsur kerugian negara pada reklame yang tidak berizin ini, sebenarnya Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejari Jogja maupun Kejati DIY dapat menelusuri lebih mendalam," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pengelola SPBU Gedongtengen Jogja yang Sempat Terbakar Wajib Minta Izin Warga
Hendak Menceburkan Diri ke Laut di Parangtritis, Warga Lansia Asal Bogor Selamat
Mahasiswa Meninggal karena Kecelakaan Laut, UGM Kirim Psikolog ke Lokasi KKN di Maluku Tenggara
Advertisement
Dua Mahasiswa KKN UGM Meninggal Dunia, Sejumlah Masjid di UGM Gelar Salat Gaib Doakan Mendiang
Pedagang Eks TKP ABA Keluhkan Pengunjung Sepi, Wali Kota Jogja Bakal Gelar Sejumlah Event
Kepala Sekolah Rakyat DIY dari Bantul dan Kulonprogo, Formasi Guru Menyusul
Kasus Sengatan Ubur-ubur di Pantai Selatan Bantul Terus Bertambah, Korban Paling Banyak Anak-anak
Mbah Tupon Jadi Turut Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat Ingin Duduk Bersama Selesaikan Perbuatan Melawan Hukum
Advertisement
Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
Lowongan Kerja PMI DIY: Ini Formasi dan Syarat Pendaftarannya
Masih Ada Sekolah Negeri Kekurangan Siswa di Kota Jogja, Hasto Wardoyo Upayakan Peningkatan Kualitas
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Putusan MK Soal Pemisahan Waktu Pemilu dan Pilkada, Mendagri Bakal Ajak Rapat Sejumlah Kementerian
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Sleman Beri Penghargaan Atlet Popda 2025
- Disdik Sleman Berharap Kursi Yang Ditinggalkan Dapat Terisi
- Jemaah Haji Asal Jogja Tiba di Tanah Air dalam Dua Hari Berbeda
- Tol Jogja-Solo Segmen Klaten-Prambanan Dibuka Gratis Mulai Besok, Tetap Harus Tempel Kartu
- Kisah Panti Wreda Bagian 2: Lansia yang Menemukan Cinta di Panti Wreda
Advertisement
Advertisement
