Pemerintah Luncurkan Insentif Ekonomi, Buruh Jogja Nilai Tak Sentuh Akar Persoalan

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah pusat berencana memberikan enam paket insentif ekonomi untuk memicu pertumbuhan ekonomi 2025.

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menilai program ini hanya bersifat sementara dan tambal sulam, tanpa menyelesaikan akar permasalahan struktural yang terjadi.

BACA JUGA: Peringati May Day, 1.000 Buruh di Jogja akan Turun di Jalan

Insentif ekonomi ini dicanangkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang meliputi enam paket yakni insentif Rp7 juta untuk motor listrik, bantuan subsidi upah (BSU), diskon tarif listrik, iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), diskon tarif tol dan diskon tarif penerbangan.

Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, menjelaskan keenam paket ini beberapa memang membantu masyarakat termasuk buruh, namun tidak menyentuh akar persoalan struktural yang dihadapi buruh. Beberapa paket malah sama sekali tidak berdampak pada masyarakat miskin.

Ia mencontohkan BSU memang bermanfaat untuk menjaga daya beli buruh, namun sifatnya hanya sementara dan tambal sulam. “Pemerintah belum menyentuh akar persoalan struktural ketenagakerjaan seperti upah murah, sistem kerja kontrak yang eksploitatif, dan lemahnya jaminan sosial pekerja informal,” ujarnya, Minggu (25/5/2025).

Kemudian pada diskon tarif listrik, dinilainya dapat meringankan beban rumah tangga pekerja, tapi manfaatnya terbatas dan tidak langsung menyelesaikan masalah kesejahteraan buruh.

“Perlu dipastikan akses merata, termasuk buruh (tani)di pedesaan yang belum mendapat listrik memadai,” katanya.

Pada potongan iuran JKK, bisa jadi bantuan kecil, tapi tak menjawab rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Sehingga banyak buruh yang bekerja tanpa perlindungan JKK. Pemerintah justru harus memperluas cakupan jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh buruh, termasuk sektor informal,” paparnya.

Lalu untuk diskon tarif tol dan penerbangan, dia menyatakan, manfaatnya tidak langsung dirasakan buruh atau masyarakat ekonomi bawah. Kebijakan ini justru cenderung berpihak pada pengusaha dan kalangan menengah ke atas, bukan buruh yang membutuhkan insentif langsung pada aspek dasar kehidupan seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

“Insentif untuk motor listrik bisa mendorong transisi energi, namun tidak menjawab masalah mendesak pekerja, seperti kepastian kerja dan PHK. Akibat upah murah, banyak buruh bahkan tidak mampu membeli motor, termasuk motor listrik. Perlu keberpihakan pada akses transportasi publik yang murah, nyaman, dan aman,” ungkapnya.

Insentif ekonomi menurutnya tidak akan berdampak besar tanpa perbaikan mendasar dalam regulasi ketenagakerjaan. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan yakni Omnibus Law Cipta Kerja masih merugikan buruh, terutama soal sistem kontrak, outsourcing yang diperluas, dan pesangon yang dikurangi.

Kedua, PHK makin mudah dilakukan pengusaha dengan alasan efisiensi, tapi tidak ada mekanisme pemulihan yang cepat dan adil bagi pekerja. Ketiga, kepastian kerja makin lemah, buruh tidak punya posisi tawar karena hukum lebih berpihak pada iklim investasi daripada hak pekerja.

“Pada akhirnya, kami menilai bahwa insentif ekonomi saat ini lebih bersifat populis, tidak menyentuh akar masalah ketenagakerjaan dan perlu dibarengi dengan revisi mendalam terhadap kebijakan tenaga kerja yang eksploitatif. Kepastian kerja, perlindungan terhadap PHK, dan regulasi yang adil adalah prasyarat utama pemulihan ekonomi yang berpihak pada buruh,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News