Mulai 2026, Setiap Kalurahan di Kulonprogo Bakal Memiliki Lapangan Voli

Harianjogja.com, KULONPROGO—Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan menganggarkan setiap kalurahan di wilayahnya memiliki lapangan olahraga.

Rencana pembangunan lapangan voli tersebut dianggarkan dimulai 2026 nanti. Lapangan yang dibangun juga diharapkan bisa digunakan untuk olahraga lainnya seperti badminton atau tenis meja.

"Setiap kalurahan akan memiliki satu lapangan voli yang akan rampung dalam jangka empat tahun. Kami baru siapkan lapangan voli dulundengan spesifikasi lapangan layak untuk turnamen," ucapnya, Kamis (14/8/2025).

BACA JUGA: Dinsos Kulonprogo Proses Pengaktifan Kembali BPJS PBI Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Menurutnya, kebijakan membangun lapangan voli di setiap kalurahan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat menginginkan itu. Selain itu, anggaran Pemkab juga tidak memungkinkan untuk membangun lapangan sepakbola di tiap kalurahan.

"Jadi disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan aspirasi masyarakat tidak hanya keputusan Pemda saja," imbuhnya.

Nantinya, lanjut Agung, setiap lapangan voli yang dibangun, pengelolaannya diserahkan ke kalurahan melalui mekanisme hibah ke karang taruna sehingga tidak mempersulit ke kalurahan.

Dia berharap, kehadiran lapangan voli dapat mendongkrak perekonomian kalurahan. Bisa dilihat ketika ada penyelenggaraan event olahraga atau seni geliat UMKM menguat. "Contohnya di Alun-alun Wates ada pagelaran seni tambah ramai tetapi kami harus bisa menata ramai boleh tidak sampai ricuh ataupun kumuh," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMK Dalduk KB) Kulonprogo, Muhadi mengaku, program tersebut pelaksana kegiatannya di instansi yang dipimpinnya.

Menurutnya, sekarang prosesnya masih diolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulonprogo.utamanya terkait penganggarannya. Lapangan untuk 88 kalurahan itu berlangsung selama empat tahun. "Mulai dari APBD tahun anggaran 2026 sampai 2029," ungkapnya.

Muhadi menjelaskan, setelah rampung proses di Bapperida nantinya akan dibahas di DPRD Kulonprogo sehingga baru dapat dimulai pelaksana kegiatannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News