Pemkot Jogja Siapkan Efisiensi Setelah Dana TKD Dipangkas

Harianjogja.com, JOGJA–Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja bersiap melakukan penyesuaian belanja menyusul pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk DIY sebesar Rp170 miliar oleh pemerintah pusat. Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, mengestimasikan penurunan alokasi TKD untuk Kota Jogja mencapai sekitar 21%-26%, atau setara Rp200 miliar–Rp250 miliar.

Menurut Hasto, pemangkasan tersebut akan berdampak paling signifikan terhadap sektor belanja modal. Kondisi ini berpotensi membuat Pemkot Jogja tidak dapat melakukan pembangunan infrastruktur secara optimal seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Dampaknya yang serius, ya, belanja modalnya akan turun. Artinya, kita tidak bisa membangun infrastruktur dengan lebih banyak,” ujar Hasto, Rabu (8/10/2025).

Meski begitu, Hasto menilai keputusan pemerintah pusat sudah melalui perhitungan matang. Ia meyakini Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memiliki strategi baru dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor prioritas nasional.

“Kalau menurut saya, kan, ini sudah diperhitungkan, dipertimbangkan oleh Pak Presiden, oleh Menteri Keuangan. Dan saya yakin beliau-beliau sudah punya perhitungan dengan strategi yang baru,” kata dia.

Ia juga memberi catatan agar tetap waspada terhadap potensi inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak boleh justru memunculkan pemborosan dalam bentuk aparatur yang banyak tetapi tidak produktif.

“Hanya barangkali, kalau kami boleh memberi masukan, jangan sampai terjadi inefisiensi di daerah. Dalam arti petugasnya banyak, karyawannya banyak, tapi nganggur. Jangan sampai,” tegasnya.

Terkait pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut pemangkasan TKD dilakukan karena banyak daerah yang tidak efisien dan kerap terjadi penyelewengan, Hasto memberikan tanggapan hati-hati. Ia menilai setiap temuan semestinya didasarkan pada data dan ukuran yang jelas.

Hasto menambahkan, Pemkot Jogja selama ini selalu berpedoman pada hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan pengelolaan keuangan tetap sesuai aturan.

“Saya kira semua itu diukur dengan ukurannya. Jadi kalau kami, ya, taat kepada hasil-hasil rekomendasi dari BPKP dan BPK. Karena temuan itu tidak untuk, istilahnya, dibicarakan tanpa data,” jelasnya.

Dalam menghadapi berkurangnya dana transfer, Pemkot Jogja juga akan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat. Hasto menyebut strategi gotong royong dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi salah satu cara menutup kekurangan anggaran.

“Penyesuaiannya gimana? Saya lakukan banyak gotong royong. Banyak gotong royong pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran BPKA Kota Jogja, Yuli Hidayat, mengaku belum dapat menjabarkan secara detail program yang akan disesuaikan. Ia menuturkan pembahasan penyesuaian anggaran masih akan dilakukan bersama DPRD.

Namun, ia menegaskan bahwa prioritas utama Pemkot tetap mengarah pada program-program pelayanan publik. Begitu juga dengan pendidikan dan penanganan sampah yang tetap menjadi prioritas.

“Program yang terkait dengan pelayanan masyarakat dan kesehatan tetap diprioritaskan, pendidikan akan tetap dipertahankan sesuai proporsi yang diatur oleh pemerintah pusat. Selain itu, program yang terkait dengan penanganan sampah juga diprioritaskan,” ucap Yuli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News