HUT RI, Disdukcapil Kota Jogja Buka Layanan Jemput Bola Adminduk
Disdukcapil Kota Jogja menyiapkan layanan jemput bola selama Agustus 2026 untuk HUT RI dan HUT Kota Jogja. Warga bisa mengurus seluruh dokumen kependudukan.
Ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JOGJA — Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kemiskinan sebagai wadah untuk menampung dan mengakomodasi berbagai usulan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Kepala Bappeda Kota Jogja, Agus Tri Haryono, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah melalui pendekatan kausatif dan simptomatif.
“Musrenbang tematik ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan. Hasil dari forum ini akan dikolaborasikan dengan arah kebijakan Wali Kota serta melibatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), akademisi, dan perwakilan masyarakat,” ujar Agus, Kamis (23/10/2025).
Menurut Agus, hasil musyawarah akan diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih fokus dan tepat sasaran.
Ia menyebutkan sejumlah usulan menarik yang muncul dalam forum tersebut, antara lain pembentukan Forum Peduli Pengurangan Kemiskinan yang melibatkan masyarakat lintas sektor, kolaborasi antara sekolah dan komunitas dalam pengelolaan sampah, serta pelatihan pengemasan dan manajemen usaha bagi pelaku UMKM.
“Selain itu, ada juga usulan pembangunan infrastruktur ramah lansia untuk mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif,” tambahnya.
Agus mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari 6,26% menjadi 6,14% per September 2025. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait peningkatan kualitas hunian masyarakat.
“Saat ini masih ada sekitar 1.000 unit rumah yang tergolong tidak layak huni dan menjadi sasaran program bedah rumah. Selain itu, Pemkot juga menjalankan program food bank untuk memastikan ketahanan pangan bagi warga kurang mampu,” ujarnya.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kota Yogyakarta.
“Upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Disdukcapil Kota Jogja menyiapkan layanan jemput bola selama Agustus 2026 untuk HUT RI dan HUT Kota Jogja. Warga bisa mengurus seluruh dokumen kependudukan.
Z Jerman siap mendukung program PLTS 100 GW Indonesia, tetapi menilai sistem kelistrikan dan SDM perlu diperkuat.
Kepala BGN Sudaryono menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin membahas pendampingan hukum dan pengawasan tata kelola program MBG.
Polisi menjerat S dengan pasal berlapis KUHP baru atas perusakan bendera dan palang kereta di Bantul-Sleman, ancaman maksimal 7 tahun penjara.
Kejagung memeriksa 12 dari 22 saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026. Tujuh orang telah menjadi tersangka.
Kemenkeu mencairkan Rp20,5 triliun kepada 490 Pemda untuk membantu kebutuhan gaji PPPK dan belanja daerah.