25 PKBM di Gunungkidul Berperan Dongkrak IPM Daerah

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pendidikan Gunungkidul mencatat 25 PKBM aktif menjadi ujung tombak peningkatan IPM melalui program kejar paket dan pendidikan kesetaraan untuk warga putus sekolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Gunungkidul masih memerlukan peningkatan. Pada tahun 2024, capaian rata-rata lama sekolah penduduk di sana baru 7,35 tahun, atau setara dengan lulusan kelas satu SMP. Sementara itu, harapan lama sekolah di Gunungkidul berada di angka 13,4 tahun.

Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, mengakui bahwa IPM masih harus didongkrak. Menurutnya, upaya peningkatan IPM tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui jalur nonformal. Salah satu implementasinya adalah melalui PKBM yang menyelenggarakan program kejar paket, mulai dari Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), hingga Paket C (setara SMA).

“Hingga sekarang ada 25 PKBM yang memberikan layanan pendidikan nonformal kepada masyarakat,” ujar Nunuk kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Nunuk menjelaskan, keberadaan PKBM merupakan sarana untuk memberikan akses kesetaraan pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah atau tidak menamatkan pendidikan formalnya. Oleh karena itu, layanan ini dinilai sangat penting karena tidak hanya berfungsi menekan angka buta huruf.

“Yang jelas ini merupakan layanan pendidikan alternatif bagi masyarakat. Pesertanya beragam, ada anak putus sekolah, ibu-ibu, hingga bapak-bapak,” paparnya.

Di sisi lain, PKBM juga menjadi instrumen vital dalam meningkatkan IPM. Pasalnya, warga yang sudah tidak lagi masuk dalam usia sekolah formal tetap bisa menamatkan pendidikannya melalui program kejar paket di PKBM.

“Dengan tetap melanjutkan sekolah, maka akan berpengaruh terhadap rata-rata lama bersekolah. Dampaknya, tentu akan berpengaruh terhadap tingkat IPM di Gunungkidul,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, mengatakan bahwa pihaknya telah membuat rekomendasi kepada bupati terkait peningkatan IPM di wilayahnya. Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Misalnya, Endang menyarankan pelibatan Dinas Kebudayaan untuk mendorong para orang tua yang masih buta huruf agar mengikuti program Kejar Paket A.

“Akses layanan pendidikan ini bisa digencarkan melalui kegiatan kesenian yang melibatkan masyarakat,” katanya.

Selain itu, perlu juga dilakukan upaya peningkatan fasilitas sekolah, pemerataan kualitas sekolah, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

“Yang tak kalah penting, juga perlu penguatan serta monitoring dan evaluasi kualitas dan pemerataan pendidikan dari tataran SD sampai dengan SMP,” pungkas politikus PDI Perjuangan ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News