OJK Dorong Obligasi Digital ASEAN+3 Masuk Tahap Implementasi

JOGJA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pengembangan obligasi digital di kawasan ASEAN+3 kini telah memasuki fase implementasi, tidak lagi berhenti pada tataran konsep dan diskusi.
Fokus utama diarahkan pada kesiapan operasional, keamanan sistem, serta penguatan infrastruktur penyelesaian transaksi lintas negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Grup Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici, dalam hari ketiga pelaksanaan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting yang berlangsung di Kota Jogja, Rabu (4/2/2026). Forum ini diselenggarakan OJK bersama Asian Development Bank (ADB) sejak Senin (2/2/2026).

Menurut Retno, dinamika pembahasan dalam forum ABMF menunjukkan perubahan signifikan. Jika sebelumnya obligasi digital masih diperdebatkan dari sisi relevansi, kini regulator dan pelaku pasar mulai menggarap aspek teknis implementasi lintas yurisdiksi.

“Kita tidak lagi mempertanyakan relevansi obligasi digital. Sebaliknya, kita sekarang fokus pada bagaimana membuatnya berfungsi secara efektif, aman, dan profesional di lintas batas negara,” ujar Retno.

Retno menjelaskan, di tengah tekanan global berupa fluktuasi suku bunga, ketidakpastian ekonomi, hingga ketegangan geopolitik, pasar modal Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir 2025 ditutup di level 8.064,46 poin, meningkat dibandingkan 7.079,91 pada akhir 2024, sekaligus mencatatkan sejumlah rekor tertinggi sepanjang tahun.

Kinerja positif juga tercermin pada pasar obligasi nasional. Indonesia Composite Bond Index tercatat naik menjadi 444,19 dari sebelumnya 392,66. Di sisi penghimpunan dana, penerbitan obligasi korporasi telah melampaui target 2026 sebesar Rp220 triliun.

Jumlah investor pasar modal pun terus bertambah dan telah menembus 20 juta investor, dengan lebih dari 5 juta investor baru hanya dalam satu tahun terakhir. Retno menilai, lonjakan ini tidak lepas dari peran generasi muda.

“Pertumbuhan ini didorong oleh energi generasi muda, investor di bawah usia 30 tahun yang merupakan digitally native dan mengharapkan pasar yang mudah diakses, transparan, dan efisien. Bagi OJK, ini adalah sinyal kuat bahwa digitalisasi bukan lagi proyek sampingan,” katanya.

Lebih lanjut, Retno menekankan bahwa digitalisasi pasar obligasi tidak semata-mata soal adopsi teknologi. Tujuan akhirnya adalah memberikan nilai praktis bagi masyarakat, mulai dari efisiensi biaya transaksi, peningkatan transparansi dan pengawasan, perluasan basis investor, hingga mendorong inovasi yang tetap berlandaskan tata kelola yang disiplin.

Dalam forum yang sama, Ketua Digital Bond Market Forum (DBMF), Prof. Suk Hyun, menyoroti potensi pasar kredit karbon sebagai pintu masuk strategis integrasi pasar lintas negara di kawasan ASEAN+3. Ia menilai, pengembangan pasar karbon dapat berjalan berdampingan dengan obligasi digital.

“Pasar karbon memberikan titik awal yang lebih praktis dan tepat waktu karena sudah beroperasi dalam kerangka kerja internasional bersama di bawah Perjanjian Paris, khususnya Pasal 6,” jelas Suk Hyun.

Menurutnya, kredit karbon secara alami berbentuk digital dan sangat bergantung pada data. Kondisi ini membuatnya lebih mudah diintegrasikan dengan teknologi blockchain, distributed ledger technology, hingga tokenisasi.
Selain itu, tantangan perubahan iklim menuntut kerja sama kolektif antarnegara, sehingga pasar karbon dinilai sebagai platform alami untuk membangun kepercayaan dan koordinasi lintas batas.

Suk Hyun menambahkan, pengalaman membangun infrastruktur digital di pasar karbon dapat menjadi laboratorium awal. Dari sana, prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diperkuat sebelum diterapkan secara lebih luas pada pengembangan pasar obligasi regional ASEAN+3.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News