Polemik Dana Banpol PDIP Gunungkidul, PAC Minta Transparansi, DPC Yakin Ditunggangi

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Belasan orang perwakilan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Gunungkidul, dan Satgas PDIP Gunungkidul mendatangi kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Gunungkidul, Rabu (13/6/2018).

Kedatangan para kader PDIP Gunungkidul tersebut mempertanyakan dana Bantuan Partai Politik (Banpol) yang dinilai kurang ada transparansi dari pihak pengurus DPC PDIP Gunungkidul, selama tiga tahun terakhir ini.

Perwakilan forum PAC se Gunungkidul, Yuda Harjanto mengatakan ada seluruh pengurus PAC dari 18 kecamatan yang datang. “Kami sudah satu tujuan mempertanyakan dana Banpol,” kata Yuda, Rabu (13/6/2018).

Dia mengatakan sementara ini ada hal-hal yang dianggap kurang pas, namun pihaknya belum banyak berkomentar dahulu. “Harapannya penggunaan dana tersebut di internal tahu, sampai tingkat bawah,” ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Satgas PDIP Gunungkidul, Ngadiyono mengatakan sebagai satgas pihaknya hanya mengawal langkah PAC yang menuntut transparansi. Hal tersebut menurutnya penting, selaian itu ia berharap perhatian lebih partai pada satgas.

“Semestinya segera dijelaskan. Surat akan kami kawal dan sampaikan kepada ketua DPC kami, agar segera ditindaklanjuti. Selain itu kami dari satgas minta perhatian lebih, agar setiap kegiatan satgas dilibatkan,” ujarnya.

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP, Gunungkidul, menilai saat ini sudah ada transparansi terkait dana bantuan partai politik, dan gerakan yang dilakukan beberapa Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Satgas untuk meminta transparansi, digerakan oleh seorang kader.

Ketua DPC PDIP, Gunungkidul, Endah Subekti mengatakan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari dinamika partai. Terkait dana banpol ia menegaskan dalam internal partai ada forum untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan.

“Dalam forum konferensi cabang diwakili pimpinan pengurus PAC akan dilaporkan oleh Ketua DPC pertanggungjawaban keuangan dan kinerja partai selama lima tahun, disitu masing-masing PAC bisa menerima atau bisa menolak LPJ,” ucap Endah, saat ditemui di rumahnya di Ponjong, Rabu (14/6/2018) malam.

Menurutnya selama ini sudah berjalan. Ia mengatakan semisal laporan dana parpol tidak memenuhi syarat atau ada temuan, tentunya DPC Partai akan diberikan surat BPK. Namun jika tidak ada, akan diterima sehingga dana parpol tahun berikutnya dapat dicairkan.

Endah mengatakan terkait gerakan yang dilakukan untuk meminta transparansi ada dorongan oknum yang menggerakan, bukan karena ketidakpahaman PAC maupun satgas, terkait mekanisme dana parpol itu. “Mereka selama ini mengikuti proses politik [di PDIP], mengikuti konfederasi,” ujarnya.

Kedua ia menegaskan bahwa yang datang ke DPC bukan atas apresiasi murni PAC dan satgas untuk menanyakan, sudah terkonfirmasi dari satgas dan PAC bahwa mereka malam sebelumnya, diundang untuk melakukan gerakan tersebut atas perintah dari kader PDIP sendiri. “Jika ditanya kader itu Suharno, saya jawab, iya,” ujarnya.

Jumlah masa yang datang sendiri menurut Endah tidak keseluruhan perwakilan PAC datang dan satgas yang datang 17 orang. Dikatakan Endah yang datang mendapat sejumlah uang. “Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan,” ucapnya.

Ia mengatakan satgas dan PAC tidak mempunyai konflik apapun dengan DPC partai. Menurutnya semua memang hak politik, asalkan tidak melanggar AD/ART. Ia mengharapkan jika memang ingin menyampaikan aspirasi dapat dilakukan dengan dialog dengan mekanisme yang benar. Menanggapi surat yang diakukan oleh PAC dan Satgas tersebut, selanjutnya Endah akan mengundang mereka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News