Dana Desa Bakal Bisa Dikreditkan untuk Atasi Rentenir

Anggota DPR RI Idham Samawi dalam kegiatan diskusi tentang peran strategis desa, Sabtu (20/10/2018). - Harian Jogja/Sunartono
20 Oktober 2018 14:17 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA - Pemerintah akan menambah dana desa untuk tahun anggaran 2019 mendatang. Selain pembangunan infrastruktur, dana tersebut didorong agar bisa dimanfaatkan sebagai kredit lunak untuk mengatasi persoalan rentenir di pedesaan.

Anggota Komisi V DPR RI Idham Samawi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi keinginan desa di DIY untuk menggunakan dana desa sebagai kredit lunak. Prosesnya bisa dilakukan penguatan lebih dahulu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemanfaatan kredit lunak tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Saya di DPR RI siap memfasilitasi itu, tetapi syaratnya desa yang serius ya agar mendapatkan penguatan BUMDes yang satu desa bisa Rp50 juta," ungkapnya dalam diskusi di tentang peran strategis desa di salah satu hotel di Kota Jogja, Sabtu (20/10/2018).

Sebelumnya Presiden Jokowi Widodo menyatakan anggaran dana desa pada 2019 mendatang akan ditambah menjadi Rp73 triliun. Jumlah itu meningkat dari 2018 ini yang hanya sebesar Rp60 triliun.

Idham Samawi menegaskan dana desa yang dipakai untuk kredit lunak bisa untuk mengatasi persoalan rentenir. Ia meyakini rentenir masih ada di mana saja termasuk DIY.

Dana desa dipinjamkan dengan bunga 0,9% akan lebih meringankan usaha masyarakat dibandingkan pinjaman rentenir dengan bunga di atas 10%. Melalui BUMDes, dana tersebut harus bisa dipakai untuk menyantuni pihak yang terjerat rentenir.

"Sampai hari ini harus kita akui, rentenir itu masih ada, bahkan dari sabang sampai Merauke dengan bunga di atas 10%, kalau lewat dana desa ini hanya 0,9% misalnya. Ini bisa membantu mereka yang terjerat rentenir," katanya.

Idham mengakui penyerapan dana desa memang belum maksimal, baru berkisar 60%. Hal itu menurutnya wajar karena pemanfaatan dana desa tergolong baru dengan jumlah fantastis mencapai miliaran dari sebelumnya hanya ratusan juta. Pihaknya mendorong kepada pemerintah agar memberikan pendampingan secara berkelanjutan karena, desa yang tidak terbiasa membuat perencanaan dan laporan maka akan kesulitan.

"Soal ini DIY tidak masalah seharusnya karena ada banyak perguruan tinggi seperti UGM dan anggaran untuk pendampingan itu sangat dimungkinkan. Sebaliknya kepala desa jangan alergi berkomunikasi dengan perguruan tinggi," ujarnya.

Peneliti IRE yang juga Sosiolog UGM Arie Sujito menegaskan dana desa harus bisa menggerakkan ekonomi desa dan partisipasi warga. Jangan sampai desa hanya sibuk soal urusan administrasi saja. Oleh karena itu pentingnya pendampingan administratif pemanfaatan dana desa.

Karena ada jurang pemisah yang tinggi antar desa, beberapa desa ada yang diberikan sosialisasi sekali saja langsung bisa menerapkan namun banyak juga yang tidak memahami soal pembuatan laporan dan perencanaan.

Ia menyarankan perlunya pendampingan organik di setiap desa dengaj memanfaatkan pemuda desa baik yang sudah lulusa dari sekolah menengah maupun berstatus mahasiswa.

"Di DIY ini sekarang sudah banyak desa yang kreatif, tugas pemerintah daerah ini mensupervisi agar desa berdaya. Awalnya pemanfaatan dana desa ini awalnya memang untuk infrastruktur tetapi makin kesini, sekarang untuk pemberdayaan ekonomi, BUMDes dan lainnya," ucapnya.