Sebentar Lagi Kemarau, 4 Kapanewon di Menoreh Ini Rawan Kekeringan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo menyebutkan ada empat kapanewon di Kulonprogo yang termasuk dalam kawasan krisis air bersih.

Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo, Joko Satya Agus Nahrowi mengatakan bahwa keempat kapanewon tersebut masing-masing adalah Kokap, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang. “Keempat kapanewon itu yang setidaknya [kerap] mengalami krisis air bersih,” kata Joko, Senin (3/4/2023).

Pada 2019, kata dia, BPBD sempat kewalahan ketika mengedrop air bersih di empat kapanewon tersebut. Padahal saat itu, pasokan air bersih sudah mendapatkan tambahan dari program aksi sosial korporasi.

Itulah sebabnya, Dinas Sosial DIY juga ikut mengedrop air bersih ke keempat wilayah itu. Baik Dinsos DIY maupun kabupaten telah menganggarkan untuk air bersih pada tahun lalu, kendati anggaran tersebut tidak terpakai.

Pada tahun lalu, ada sembilan kapanewon yang krisis air bersih. Dropping air pun harus dilakukan, sehingga BPBD dan instansi terkait sempat kewalahan.

“Kami, BPBD, selama tiga tahun terakhir itu [2020, 2021, dan 2022] menganggarkan juga untuk air bersih. Tetapi anggaran tersebut tidak terpakai, karena kemarau yang terjadi itu menurut istilah orang awam yaitu kemarau basah. Jadi meski kemarau, kadang ada hujan,” katanya.

Anggaran untuk pengadaan air bersih pada 2022, kata dia, mencapai sekitar Rp58 juta. Anggaran tersebut hanya dipakai untuk satu kali dropping air di SMP di Girimulyo.

BACA JUGA: Waspadai Kekeringan, Awal April DIY Mulai Masuk Kemarau

Mengacu pada situasi tersebut, BPBD tidak menganggarkan air bersih pada 2023. Apabila nanti diperlukan dropping air bersih, maka BPBD akan menggunakan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) dengan jumlah sesuai dengan permintaan warga.

“Anggaran selama tiga tahun terakhir tersebut kan jadi membebani kami, karena artinya kami tidak dapat menyalurkan anggaran tersebut. Tidak terserap. Dampaknya ya kinerja kami dianggap buruk,” ucapnya.

Lebih jauh, Joko mengatakan bahwa ketika dirinya masih menjadi pejabat DPUPKP, dia pernah melakukan bor untuk sumur dalam, tetapi sumur tersebut tidak muncul air kendati kedalaman telah menyentuh ratusan meter. “Masih ada itu di Sidoharjo, Samigaluh. Ada beberapa titik yang susah [keluar air meski dibor]. Ada satu dusun yang sama sekali tidak ada airnya,” lanjutnya.

Saat ini, beberapa warga yang berada di wilayah perbukitan masih mengandalkan air dari mata air dan air galon.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.