Program Padat Karya Kulonprogo di Delapan Titik Telah Dimulai

Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kulonprogo baru saja memulai program padat karya di delapan titik di enam kalurahan di Kulonprogo. Program tersebut dikerjakan menggunakan BKK DIY senilai Rp1,5 miliar.

Kepala Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kulonprogo, Atik Zuniastuti, mengatakan ada enam kalurahan yang telah memulai program padat karya. Enam tersebut antar lain Jatirejo dua titik, Karangsari, Donomulyo, Sentolo, Triharjo, dan Banjarasri dua titik.

“Di APBD Perubahan 2023 ini ketentuan pengerjaannya di bulan Oktober sampai Desember. Oktober kemarin kami sudah survei dan mendesain gambar oleh pihak ketiga, lalu membahas RAB material, seiring pengadaan material kami lakukan sosialisasi juga,” kata Atik ditemui di kantornya, Senin (6/11/2023).

Baca Juga: Program Padat Karya DIY Menyerap Tenaga Kerja 34.656 Warga DIY

Atik menambahkan satu kalurahan yaki Bendungan masih belum memulai program karena material sedang dikirim ke lokasi dan belum selesai. Kata dia satu kalurahan yakni Jatirejo menjadi lokasi program padat karya untuk kedua kali di tahun 2023, hanya saja padukuhan sasarannya berbeda. Dia juga mengatakan pemilihan lokasi padat karya tersebut mengikuti ketetapan Disnakertrans DIY.

Lebih jauh, Atik mengaku jajarannya tidak melarang apabila warga ingin membangun jalan secara swadaya untuk menyambung ruas jalan hasil program padat karya. Hanya perlu adanya pembedaan antara jalan padat karya dengan jalan swadaya.

Baca Juga: Padat Karya Tahap III Sasar 39 Lokasi di Sleman 

“Akhir pekerjaan juga ada pertanggungjawaban, secara target pagu anggaran tercapai tidak 400 meter jalannya. Saran kami supaya ada batas fisik fisik. Kalau perlu ada jeda waktu pengerjaan dengan swadaya,” lanjutnya.

Jeda waktu tersebut juga menjadi antisipasi agar upah pengerjaan yang diterima pekerja memang benar-benar sebagai kompensasi kerja. Pasalnya program padat karya bertujuan untuk menambah pendapatan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur.

“Memang bisa juga karena semangatnya warga, uang kompensasi dikumpulkan untuk membangun jalan. Kalau kompensasi itu dikumpulan untuk bangun jalan kan bukan orang menganggur tapi orang kaya,” ujarnya.

Baca Juga: Padat Karya Tahap Dua Digelar Juni

Atik memberi contoh pengerjaan jalan melalui program padat karya di Panjatan yang disambung dengan APBDes. Hal tersebut memungkinkan dilakukan setelah jeda beberapa bulan dari selesainya program padat karya.

Terangnya, tahun 2024 program padat karya masih akan dilakukan meski hanya menyasar beberapa tempat saja menyusul pemotongan anggaran akibat Pemilu dan Pilkada 2024. Khusus untuk BKK DIY, Pemkab Kulonprogo masih menunggu penetapan sasaran dan alokasi dana dari Disnakertrans DIY.

“Kalau dari APBD Kabupaten ada juga. Tapi mekanismenya hibah LPMKal. Pagunya per lokasi Rp100 juta. Dari kas kabupaten nanti ditransfer ke rekening LPMKal. Alokasinya APBD sekitar Rp1,2 atau Rp1,6 miliar,” lanjutnya.

Baca Juga: Padat Karya Jogja Istimewa Bangkitkan Ekonomi Warga

Padat karya dengan mekanisme hibah kepada LPMKal tersebut nantinya akan menaati petunjuk teknis (juknis) Disnakertrans Kulonprogo bukan DIY. Lokasi sasaran pun juga ditentukan Pemkab Kulonprogo.

“Karena hibah LPMKal jadi penyelenggaraannya betul-betul kewenangan LPMKal. Jadi waktunya diadakan kapan kewenangan mereka. Kami lakukan monev juga lewat juknis kami,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kulonprogo, Nur Wahyudi, mengatakan program padat karya yang telah digulirkan di tahun 2023 mencapai 25 titik/paket khusus dari APBD Kabupaten. Sementara untuk BKK DIY telah menyasar 57 titik.

“Dari BKK itu ada 57 lokasi atau paket. Dari jumlah itu sebanyak sembilan lokasi dilakukan pengerjaannya pada triwulan empat,” kata Nur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.