Kebakaran Lahan Meningkat, DPRD Bantul Dorong Pengawasan hingga RT
DPRD Bantul meminta pengawasan potensi kebakaran lahan diperkuat hingga tingkat RT selama musim kemarau. Jumlah kasus kebakaran lahan di Bantul tercatat meningk
Ilustrasi proyek pembangunan./Harian Jogja-freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY menyatakan pada 2024 pembangunan wilayah akan fokus pada upaya mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan terutama di kawasan selatan Jogja. Dua hal itu disebut masih menjadi pekerjaan rumah yang menahun dan belum mampu dibereskan dengan optimal.
Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan evaluasi kinerja pembangunan selalu digelar setiap tiga bulan untuk memastikan rencana pembangunan berjalan sesuai target. Menurutnya, secara umum kinerja pembangunan DIY selama 2023 berjalan cukup optimal.
"Dari sisi efektivitas sisi keuangan sudah optimal, deviasinya kita di bawah 5 persen kan bagus, yang tidak boleh itu misalnya target uang 10 tapi dipakai sudah 12 berarti ada masalah, kita upayakan itu target 10 uang yang dipakai 8 goalnya tercapai," kata Beny, Jumat (29/12/2023).
Beny menyatakan pada tahun depan upaya pengentasan kemiskinan sudah dirancang dengan memberikan intervensi pengeluaran kepada warga lansia. Total ada sebanyak 8.000 kepala keluarga miskin yang mendapat bantuan program itu dengan jumlah sebesar Rp300.000 per bulan selama satu tahun.
"Itu akan kita tambal supaya bisa spending, by name by address sudah ada semua tinggal salurkan. Tidak boleh buat beli rokok dan pulsa, harus beli ke warung terdekat untuk kebutuhan pokok," ujarnya.
Baca Juga
Kemiskinan di DIY Berangsur-angsur Menurun, Ini Datanya
Begini Strategi Pemda DIY Turunkan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah
Pembangunan Infrastruktur di DIY Didorong Agar Ramah Lingkungan
Selanjutnya adalah problem ketimpangan pertumbuhan yang terjadi antar wilayah. Misalnya Kota Jogja dan Sleman yang tumbuh lebih cepat dibandingkan kabupaten lain di wilayah selatan. Hal ini juga menjadi perhatian pihaknya di tahun depan agar pemerataan pembangunan bisa digenjot dan menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi warga.
"Makanya kami percepatan di selatan ke depan, salah satunya dengan tersambungnya nanti dengan jembatan Pandansimo, kalau ini bisa dipompa tentu selatan ada pembangunan infrastruktur besar, lalu di utara ada pembebasan tanah untuk tol ini mampu menyeimbangkan, kemudian kan sudah banyak juga investasi yang masuk ke selatan," katanya.
Upaya pemerataan pembangunan itu akan diintervensi langsung lewat kalurahan masing-masing melalui BKK Danais dan program pemberdayaan kalurahan lainnya. Pemerintah kalurahan didorong untuk melakukan investasi riil salah satunya lewat aktivitas lumbung mataraman.
"Yang ditanam ya harus komoditas yang punya nilai lebih bukan berarti melarang ditanam kangkung, tetapi coba komoditas yang punya nilai tinggi misalnya bawang merah dan cabai. Itu kan berkelanjutan permintaannya. Strategi tanam dan prediksi harga juga harus diperhatikan," ungkap Beny.
Dia mengaku kendala pembangunan masih berkutat pada upaya akselerasi yang sulit di kawasan selatan. Karenanya Pemda DIY ingin agar pertumbuhan wilayah juga diikuti bersama naiknya daya saing masyarakat untuk menciptakan potensi ekonomi terutama di sektor UMKM.
"Kami mau wilayah tumbuh tapi daya saing masyarakat juga ikut terdongkrak naik. Maka di samping kalurahan kita juga harus ciptakan fondasi di UMKM," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul meminta pengawasan potensi kebakaran lahan diperkuat hingga tingkat RT selama musim kemarau. Jumlah kasus kebakaran lahan di Bantul tercatat meningk
Nadiem Makarim menjalani sidang perdana banding kasus Chromebook. Tim kuasa hukum meminta majelis hakim mengkaji ulang putusan pengadilan tingkat pertama.
Dishub DIY menanggapi keluhan asap hitam Trans Jogja. Sebanyak 74 persen armada berusia di atas 7 tahun dan tetap menjalani perawatan rutin.
Nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah di tengah penguatan dolar AS dan penantian data PDB Indonesia.
BNNK Temanggung dan Bapas Kelas II Magelang menandatangani kerja sama untuk memperkuat program P4GN, rehabilitasi, dan pencegahan narkoba.
KPK memantau usulan pembentukan badan khusus pengelola aset rampasan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset dan meminta efektivitasnya dikaji.