Mitigasi Longsor, BPBD Kulonprogo Imbau Warga Pasang Talang

Harianjogja.com, KULONPROGO—Tanah longsor sangat rentan terjadi di Kabupaten Kulonprogo saat musim penghujan tiba. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo melakukan mitigasi kepada warga di daerah perbukitan. Manajemen air perlu dilakukan agar air tidak semuanya terbuang ke bagian tebing sehingga mengurangi kerentanan terhadap longsor.

Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo, Setiawan Tri Widada, menyampaikan, mitigasi sudah dilakukan kepada warga yang rumahnya berada di sekitar tebing. Menurutnya, setiap rumah diarahkan agar menggunakan talang air agar air tidak langsung mengenai tebing. “Untuk mitigasi longsor, masyarakat bisa melakukan manajemen air yang rumahnya di atas tebing yang rawan longsor,” katanya kepada wartawan, Kamis (30/10).

“Kemudian juga bagi rumah-rumah yang di sekitar tebing, agar dipasang talang air di atapnya sehingga aliran air bisa diarahkan menjauh dari tebing,” tambahnya.

Sedangkan untuk mitigasi kebencanaan terhadap banjir, sudah dilakukan pemantauan. Saluran air yang kurang lancar karena sampah atau sedimentasi dapat dilakukan pengerukan secara swadaya oleh masyarakat.

Setiawan mengaku, untuk aliran air sungai-sungai besar dapat dilakukan penanganan sedimentasi bersama dengan instansi terkait. Menurutnya, semua wilayah Kulonprogo sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi. “Wilayah utara, Kapanewon Kokap, Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, dan sebagian wilayah Pengasih dan Nanggulan rawan longsor,” ucapnya.

“Wilayah Selatan rawan banjir seperti Wates, Panjatan, dan sekitarnya,” imbuhnya.

Setiawan menuturkan, memang ada anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat digunakan untuk penanganan bencana. Namun, sementara ini BTT belum digunakan lantaran sejauh ini peristiwa kebencanaan di Kulonprogo masih terbilang aman dan intensitasnya tidak terlalu masif, serta dampaknya belum begitu signifikan.

Menurutnya, BTT tersebut bisa digunakan dengan catatan sudah ada surat keputusan (SK) Bupati perihal tanggap darurat kebencanaan hidrometeorologi. Untuk mengeluarkan SK tersebut, perlu melihat situasi terlebih dahulu, tidak bisa langsung asal mengeluarkan. “Khusus kedaruratan, BTT sementara ini belum bisa digunakan karena belum ada SK tersebut,” jelasnya.

BTT itu bersumber dari APBD Kulonprogo yang jumlahnya sekitar Rp10 miliar dan itu tidak hanya milik BPBD saja melainkan BTT untuk seluruh keperluan instansi. Meskipun hujan Selasa (28/10) sore hingga malam sudah menimbulkan kejadian banjir dan longsor, Setiawan menyebut bahwa kini sudah ditangani dan diberikan bantuan logistik.

“Kondisi sekarang, banjir sudah surut. Dampak longsor yang menimpa rumah sudah langsung kami berikan bantuan permakanan ataupun logistik lainnya sesuai dengan standarnya,” ungkapnya.

Setiawan meminta, setiap kalurahan di Kulonprogo yang sudah terdapat forum pengurangan risiko bencana (FPRB) untuk dimaksimalkan, baik untuk mitigasi ataupun penanganan dampaknya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.