Malam Tahun Baru 2026, Kulonprogo Tanpa Pesta Kembang Api

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab dan Polres Kulonprogo menegaskan tidak ada izin pesta kembang api pada malam tahun baru 2026.

Larangan ini dipertegas melalui Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh pengelola destinasi wisata, desa wisata, hingga jajaran panewu dan lurah di wilayah Kulonprogo.

Dalam SE tersebut, Pemkab secara tegas melarang penyalaan kembang api maupun flare guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Triyono, memastikan bahwa jajaran pemerintah daerah tidak akan menyelenggarakan puncak acara yang melibatkan kembang api. Pihaknya juga akan memantau ketat setiap kegiatan yang diadakan oleh masyarakat.

"Selain melalui SE, dalam berbagai kesempatan kami sudah sampaikan bahwa Pemkab tidak mengadakan puncak acara malam tahun baru dengan kembang api," ujar Triyono kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

Ia mengimbau masyarakat untuk merayakan pergantian tahun secara sederhana dan khidmat tanpa euforia berlebihan. Triyono menambahkan bahwa SE tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur DIY.

Polisi Tidak Terbitkan Izin Keramaian Kembang Api
Senada dengan kebijakan Pemkab, Polres Kulonprogo memberikan dukungan penuh terhadap penerapan aturan tersebut. Kapolres Kulonprogo, AKBP Wilson Bugner Pasaribu, menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk kegiatan yang menyertakan pesta kembang api.

"Apabila ada yang memaksa menyalakan kembang api, akan kami hentikan. Kami dan Pemkab sepakat tidak mengeluarkan izin kegiatan tahun baru yang ada kembang apinya," tegas Wilson.

Selain pengawasan di malam puncak, polisi juga memperketat pemantauan distribusi kembang api di pasaran. Wilson mengingatkan bahwa kembang api legal harus memenuhi spesifikasi khusus dan izin ketat, sementara penggunaan secara ilegal akan ditindak tegas.

Fokus Pengawasan Miras dan Modus COD

Selain kembang api, prioritas utama Polres Kulonprogo dalam pengamanan tahun baru adalah pemberantasan minuman keras (miras). Wilson menegaskan bahwa di wilayah hukum Polres Kulonprogo, tidak ada outlet yang mengantongi izin sah untuk menjual miras.

Pihaknya juga mewaspadai modus baru penjualan miras melalui sistem Cash on Delivery (COD) yang kian marak.

"Razia dilakukan secara simultan. Transaksi COD memang sulit dikontrol sepenuhnya, sehingga sangat dibutuhkan kesadaran dan peran aktif dari masyarakat untuk melapor," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.